

Asisten I Setda Bidang Pemerintahan Provinsi Papua, Yohanis Walilo menerima aspirasi pendemo yang mengatasnamakan SAMP di halaman Kantor Gubernur, Senin (27/5) (foto: Elfira/Cepos)
JAYAPURA – Sekelompok pegawai, yang mengatasnamakan Solidaritas Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Masyarakat Papua (SAMP) kembali melakukan aksi demo di Kantor Gubernur, Senin (27/5). Dalam demo tersebut, tuntutan mereka adalah meminta Pj Gubernur Papua, M Ridwan Rumasukun segera membayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN tahun 2024.
Tak ingin hal ini semakin berlarut, Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua, Yohanis Walilo langsung menemui para pendemo dan menyampaikan dalam waktu dekat Pemprov segera membayar TPP.
Walilo menjelaskan, TPP ASN Papua segera dibayarkan dan itu sudah diperintahkan oleh Pj Gubernur Papua. “TPP ASN akan segera dibayarkan. Hanya saja pembayarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” tegas Walilo.
Menurutnya, pembayaran TPP yang semula dibayarkan sesuai pada waktunya namun terhambat karena minimnya anggaran Pemprov Papua pasca pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua.
Sebagaimana Papua yang dahulu mengelola Rp 8 triliun, kini hanya tersisa Rp 2,8 triliun di 2024. Sebab anggaran induk yang kini terbagi menjadi empat. Dilain sisi, pegawai Pemprov saat ini kurang lebih berjumlah sebanyak 9 ribu orang dan yang baru pindah sekitar 200 lebih ke Pemprov Papua Tengah.
“TPP akan dibayarkan dalam waktu dekat, walaupun tak sebesar nilai yang diterima pada tahun-tahun sebelumnya. Kita pahami tuntutan dari ASN untuk dibayarkan 100 persen, tetapi harus bayar sesuai dengan jabatannya, absensi dan tentunya sesuai kemampuan anggaran daerah,” jelasnya.
Page: 1 2
Gubernur menegaskan, keputusan tersebut merupakan kebijakan yang tidak populer, namun harus diambil demi menjaga stabilitas…
Insiden pertama terjadi pada Senin (27/4), disusul kejadian serupa pada Selasa (28/4) sekitar pukul 11.22…
Ia menegaskan, tujuan utama negara adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pendekatan keamanan tidak…
Hingga hari ini, meski zaman berubah, Pasar Lama Sentani tidak pernah benar-benar sepi. Di setiap…
Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Abhan, yang memaparkan materi sekaligus…
Langkah ini diambil guna memastikan integritas pelayanan publik tidak terganggu oleh aktivitas pribadi di platform…