Selama 4 Tahun,  Kanwil Kemenkumham Terbitkan 3.960 Sertifikat HKI

Agar itu terwujud, sambung Matius, maka prosesnya harus terbentuk Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Pembentukan LMK ini maksimal harus ada 200 lagu yang terdaftar di  Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang ditulis oleh 200 pencipta lagi.

“Nah saat ini sudah melebihi 600 lagu yang sudah kita lindungi, sedangkan penciptanya belum capai 200. Oleh sebab itu, target saya tahun ini harus mencapai 200 supaya Papua memiliki LMK sendiri,” ujarnya.

  Target lainnya, kata Anthonius, perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK). Sebab di Papua kekayaan intelektual komunal belum dilindungi semua, berkaitan ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik dan potensi indikasi geografis.

Adapun UMKM yang sudah dilindungi untuk PT Perseorangan lebih 1000-an sertifikat. Sementara apostille untuk membantu keluarga, mahasiswa, pihak-pihak lain yang akan melakukan studi lanjut atau melakukan  tugas-tugas di luat negeri.

  “Selama ini orang ke luar negeri harus mengurus dokumennya di kedutaan negara tujuaan, nah lewat program apostille mereka cukup melakukan legalisasi di Kementerian Hukum,” katanya.

  Anthonius Ayorbaba juga mengatakan bahwa program fasilitas pelayanan pembuatan perseroan terbatas (PT) Perorangan dengan biaya Rp 50 ribu masih berlaku hingga saat ini.

“Dengan persyaratan KTP, NPWP dan uang Rp 50 ribu sudah bisa membuat PT Perorangan. Tujuannya untuk menolong UMKM yang legalitasnya sama dengan membuat di notaris,” pungkasnya. (fia/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos