Jika dalam proses tersebut ditemukan kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah, penyelesaiannya akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.
“Kalau belum, ya kita menyelesaikan secara bertahap dengan kemampuan fiskal pemerintah. Supaya masyarakat jangan merasa bahwa kami tidak melayani,” kata Fakhiri.
Ia menambahkan, koordinasi dengan Kanwil BPN Papua akan terus dilakukan. Menurut Fakhiri, komunikasi dan sinergi antarlembaga diperlukan agar penyelesaian sengketa pertanahan memiliki dasar hukum dan administrasi yang jelas.
Pembentukan tim aset ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk menata sekaligus menyelesaikan persoalan aset tanah pemerintah yang masih beririsan dengan klaim masyarakat. (fia/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Page: 1 2
Wakil Gubernur Papua Pegununugan Dr. Ones Pahabol, SE, MM menyatakan tak bisa dipungkiri lagi jika…
Perusahaan Umum (Perum) Bulog Kanwil Papua dan Papua Barat menyiapkan stok beras sebanyak 27.900 ton…
Dia menjelaskan pihaknya berharap fasilitas olahraga yang dibangun menjadi sarana bagi para siswa untuk…
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari konsolidasi organisasi Partai Golkar hingga tingkat akar rumput sebagai…
Momen ini menjadi tonggak penting bagi kebangkitan Pramuka di Kabupaten Keerom setelah sempat vakum selama…
Penertiban dilakukan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait aktivitas penjualan Boplas yang dinilai meresahkan.…