“Namun kematian ibu hamil ini menunjukkan bahwa amanah tersebut hanya kata-kata kosong. Anggaran Otsus tidak digunakan optimal, sistem pelayanan tidak berfungsi, dan rakyat yang paling rentan tetap ditinggalkan,” tegas Festus.
LBH Papua menyatakan pemerintah turut bertanggung jawab atas tragedi ini. Karena dinilai gagal mengoordinasikan seluruh fasilitas kesehatan dan memastikan aturan layanan darurat dipatuhi.
“Pemerintah Kabupaten Jayapura lalai mengawasi pelayanan rumah sakit di wilayahnya, termasuk mengatasi ketidakhadiran tenaga medis. Termasuk Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dinilai gagal melakukan pengawasan teknis dan pelatihan tentang hak ibu hamil dan anak sehingga terjadi kegagalan beruntun,” tegas Festus.
Untuk mencegah tragedi serupa, LBH Papua mendesak langkah cepat dan tegas, bukan sekadar pernyataan maaf. Gubernur Papua segera menerbitkan Peraturan Gubernur yang mewajibkan setiap rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta, menerapkan prinsip keselamatan pasien. (rel/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Satuan Reserse Narkoba (Sat Resnarkoba) Polres Mimika melancarkan operasi senyap dengan menggerebek sebuah pabrik rumahan…
‘’Selama ini jarang anak-anak kita orang asli Papua yang masuk ke Akmil, Akpol maupun sekolah…
Dewan Pengurus Partai Golkar Papua Selatan melakukan percepatan melakukan konsolidasi untuk menghadapi Pemilu 2029 mendatang.…
‘’Untuk anak tidak sekolah ini, kita dorong melalui kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Papua, pemerintah kabupaten,…
Bagi Yani, memberikan rasa aman kepada warga adalah harga mati, meski kini ia harus mengandalkan…
Kapolres Jayawijaya melalui Kabag Ops AKP Edy T Sabhara menjelaskan untuk insiden jembatan yang putus…