Suzana pun mengingatkan bahwa ancaman perbatasan laut tidak bisa dianggap sepele. Bahkan, hal ini juga sudah dilaporkan kepada Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, saat berkunjung ke Papua.
“Kasus-kasus ini sedang kita bicarakan di forum, sementara di laut orang bisa saja melakukan transaksi ilegal,” ucapnya.
Pemerintah Provinsi Papua berharap aspirasi ini segera ditindaklanjuti pemerintah pusat.
“Usulan ini juga sudah disampaikan langsung kepada Wakil Presiden Republik Indonesia saat berkunjung ke Papua,” kata Suzana.
Sekadar diketahui, Rabu kemarin telah dilakukan Rapat Koordinasi Analisis Program Prioritas Keamanan Laut. Kegiatan tersebut dihadiri juga Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Wahyu Handoyo. (fia/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Keberagaman ini menurutnya harus dipelihara sebagai modal dasar untuk membangun tatanan sosial yang adil…
Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengatakan kasus tersebut bermula ketika korban…
Kejaksaan Negeri (Kejari) Merauke masih terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam program revitalisasi Universitas…
“Sebentar lagi selesai.” Kalimat ini mungkin sering muncul saat sedang mengerjakan tugas atau mengejar deadline.…
Usai melalui beberapa tahapan test yang dilakukan dari oleh pansel dan BKN, akhirnya Gubernur Papua…
Selama ratusan bahkan ribuan tahun, bumi dan laut telah menghidupi miliaran manusia. Lebih dari 17…