Suzana pun mengingatkan bahwa ancaman perbatasan laut tidak bisa dianggap sepele. Bahkan, hal ini juga sudah dilaporkan kepada Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, saat berkunjung ke Papua.
“Kasus-kasus ini sedang kita bicarakan di forum, sementara di laut orang bisa saja melakukan transaksi ilegal,” ucapnya.
Pemerintah Provinsi Papua berharap aspirasi ini segera ditindaklanjuti pemerintah pusat.
“Usulan ini juga sudah disampaikan langsung kepada Wakil Presiden Republik Indonesia saat berkunjung ke Papua,” kata Suzana.
Sekadar diketahui, Rabu kemarin telah dilakukan Rapat Koordinasi Analisis Program Prioritas Keamanan Laut. Kegiatan tersebut dihadiri juga Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Wahyu Handoyo. (fia/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Menurutnya, timnya masih memiliki celah dalam melakukan transisi menyerang-bertahan. Sehingga ia ingin membenahi dua situasi…
Beberapa rangkuman perjalanan KONI Papua sepanjang tahun 2025, yakni penguatan fondasi melalui perekrutan atlet. KONI…
Haris menjelaskan, khusus untuk persoalan TPP ASN, hal tersebut telah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah bersama…
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, menjelaskan bahwa tidak adanya pembayaran TPP pada tahun 2025 disebabkan karena…
Seratusan kasus kekerasan tersebut didominasi peristiwa kontak senjata dan penembakan (serangan tunggal) sebanyak 59 kasus,…
‘’Meski agak jauh dari kita, tapi pertumbuhan awan hujan terjadi di laut,’’ katanya. Sementara di…