Suzana pun mengingatkan bahwa ancaman perbatasan laut tidak bisa dianggap sepele. Bahkan, hal ini juga sudah dilaporkan kepada Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, saat berkunjung ke Papua.
“Kasus-kasus ini sedang kita bicarakan di forum, sementara di laut orang bisa saja melakukan transaksi ilegal,” ucapnya.
Pemerintah Provinsi Papua berharap aspirasi ini segera ditindaklanjuti pemerintah pusat.
“Usulan ini juga sudah disampaikan langsung kepada Wakil Presiden Republik Indonesia saat berkunjung ke Papua,” kata Suzana.
Sekadar diketahui, Rabu kemarin telah dilakukan Rapat Koordinasi Analisis Program Prioritas Keamanan Laut. Kegiatan tersebut dihadiri juga Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Wahyu Handoyo. (fia/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
SMAN 4 Jayapura mulai mempersiapkan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk Tahun Ajaran 2026/2027…
Kegiatan ini menjadi bagian dari pelaksanaan tugas pengawasan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota pada masa non-tahapan…
Sanking banyaknya orang menaiki jembatan tersebut akhirnya tali jembatan putus dan 30 an orang tenggelam.…
Pemusnahan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan eksekusi perkara pidana oleh kejaksaan, tidak hanya terhadap terpidana,…
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua mencatat jumlah penduduk di daerah itu mencapai 1,074 juta…
Peristiwa kebakaran yang terjadi sekira pukul 15.45 WIT tersebut menghanguskan sedikitnya 10 petak rumah warga.…