Suzana pun mengingatkan bahwa ancaman perbatasan laut tidak bisa dianggap sepele. Bahkan, hal ini juga sudah dilaporkan kepada Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, saat berkunjung ke Papua.
“Kasus-kasus ini sedang kita bicarakan di forum, sementara di laut orang bisa saja melakukan transaksi ilegal,” ucapnya.
Pemerintah Provinsi Papua berharap aspirasi ini segera ditindaklanjuti pemerintah pusat.
“Usulan ini juga sudah disampaikan langsung kepada Wakil Presiden Republik Indonesia saat berkunjung ke Papua,” kata Suzana.
Sekadar diketahui, Rabu kemarin telah dilakukan Rapat Koordinasi Analisis Program Prioritas Keamanan Laut. Kegiatan tersebut dihadiri juga Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Wahyu Handoyo. (fia/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Ia menjelaskan, pembelajaran perhotelan di SNK Pariwisata Papua tidak berhenti di ruang kelas. Siswa…
Ia mencontohkan salah satu bentuk ketidakberesan pelayanan pertanahan yang tengah ia tangani, seperti permohonan pengembalian…
Dengan modal sekitar Rp 500 ribu, dua siswa kelas sembilan tersebut merancang alat yang dapat…
Prarekonstruksi memperagakan rangkaian dugaan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Proses tersebut turut disaksikan…
Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan surat edaran gubernur yang baru untuk memperkuat pengawasan masuknya telur antarpulau…
Kondisi itu memicu kekecewaan Panja Pelayanan Publik DPRK Kota Jayapura. Bahkan, panja menilai ketidakhadiran…