

Weynand Watori (kiri) dan Direktur Walhi Papua, Maikel Peuki saat membuka kegiatan diskusi di Kantor Walhi, Waena, Kamis (25/4). (foto:Ikbal For Cepos)
JAYAPURA – Momen hari bumi atau Earth Day disikapi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Papua dengan menggelar diskusi yang diikuti sejumlah organisasi lingkungan. Kegiatan 2 jam ini dan mengundang Weynad Watori sebagai pemateri.
Satu materi yang sempat dibahas adalah dampak dari lahirnya Daerah Otonomi Baru yang diyakini akan mengancam keberadaan hutan dan tambang di Papua. Masyarakat adat juga akan terseret dalam pusara investasi tersebut.
Direktur Walhi Papua, Maikel Peuki menjelaskan bahwa diskusi yang dilakukan untuk mengingatkan kembali para pegiat lingkungan terkait hari bumi. Masih banyak PR yang harus dilakukan terkait kondisi lingkungan di Papua apalagi dengan kondisi terkini saat ini dimana ada sejumlah Daerah Otonomi Baru (DOB) yang secara tidak langsung akan memberi ancaman bagi terhadap keberlangsungan hidup masyarakat adat dan juga hutan ada yang tersisa.
“Pemekaran dan semakin terbuka dan orang akan berbondong – bonding masuk kemudian berinvestasi di Papua sementara dari data, kita di Papua masih yang termiskin disbanding provinsi lain,” jelas Maikel di kantor Walhi Papua, Waena, Kamis (25/4).
Ia menyampaikan bahwa soal investasi yang masuk ke Papua perlu diatur dalam kebijakan khusus termasuk dampak terhadap masyarakat adat. “Harus ada pelurusan mekanisme dan kebijakan apa yang akan di dapat oleh masyarakat Papua dari lahirnya DOB ini,” bebernya.
Lalu kayu – kayu yang keluar dari hutan di Keerom ternyata dijual sangat murah padahal kualitasnya sangat tinggi. “Ini menjadi keprihatinan kami juga dimana hutan ditebang namun masyarakat tidak mendapat banyak manfaat dari hasil hutan yang dimilili. Harga kayu sangat murah padahal saat dijual lagi ternyata mahal,” bebernya.
Weynand Watori menambahkan bahwa anak muda di Papua perlu menumbuhkan sikap kritis terkait kondisi lingkungan yang terjadi. “Hutang negara semakin besar dan satu cara yang bisa dilakukan negara atau pemerintah adalah membuka ruang investasi. Ini jika terbiar maka yang babak belur adalah masyarakat di Papua. Hutan dan tambang akan terus dieksploitasi,” singgung Weynand.
Papua diyakini akan mendapatkan tekanan yang lebih besar namun Weynand mengingatkan agar jangan menyerah. “Ada banyak kebijakan yang salah termasuk berkaitan dengan etik. Sayangnya kita hidup dari kesalahan itu sehingga saya pikir anak – anak muda harus bisa menumbuhkan pemikiran kritis mengawal setiap perubahan untuk menemukan keadilan dan kesejahteraan. Saya pikir itu kata kuncinya,” imbuhnya. (ade/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen Nunuk Suryani sebelumnya menjelaskan, pemenuhan ratusan…
Anggota Komisi II DPRP dari Daerah Pemilihan (Dapil) Biak Numfor dan Supiori, Johanes Wakum, menyatakan…
Jika betul tak masuk skema Persipura maka bisa dibilang Muller adalah orang kedua yang didepak…
Akademisi Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Cenderawasih, Yakobus Richard, mengatakan evaluasi terhadap kinerja kepala…
Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menelusuri penggunaan anggaran perjalanan dinas yang selama periode tersebut mencapai Rp44,23…
Kabut asap pekat menyelimuti wilayah Timika dan sekitarnya dalam beberapa hari terakhir. Badan Meteorologi, Klimatologi,…