

Weynand Watori (kiri) dan Direktur Walhi Papua, Maikel Peuki saat membuka kegiatan diskusi di Kantor Walhi, Waena, Kamis (25/4). (foto:Ikbal For Cepos)
JAYAPURA – Momen hari bumi atau Earth Day disikapi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Papua dengan menggelar diskusi yang diikuti sejumlah organisasi lingkungan. Kegiatan 2 jam ini dan mengundang Weynad Watori sebagai pemateri.
Satu materi yang sempat dibahas adalah dampak dari lahirnya Daerah Otonomi Baru yang diyakini akan mengancam keberadaan hutan dan tambang di Papua. Masyarakat adat juga akan terseret dalam pusara investasi tersebut.
Direktur Walhi Papua, Maikel Peuki menjelaskan bahwa diskusi yang dilakukan untuk mengingatkan kembali para pegiat lingkungan terkait hari bumi. Masih banyak PR yang harus dilakukan terkait kondisi lingkungan di Papua apalagi dengan kondisi terkini saat ini dimana ada sejumlah Daerah Otonomi Baru (DOB) yang secara tidak langsung akan memberi ancaman bagi terhadap keberlangsungan hidup masyarakat adat dan juga hutan ada yang tersisa.
“Pemekaran dan semakin terbuka dan orang akan berbondong – bonding masuk kemudian berinvestasi di Papua sementara dari data, kita di Papua masih yang termiskin disbanding provinsi lain,” jelas Maikel di kantor Walhi Papua, Waena, Kamis (25/4).
Ia menyampaikan bahwa soal investasi yang masuk ke Papua perlu diatur dalam kebijakan khusus termasuk dampak terhadap masyarakat adat. “Harus ada pelurusan mekanisme dan kebijakan apa yang akan di dapat oleh masyarakat Papua dari lahirnya DOB ini,” bebernya.
Lalu kayu – kayu yang keluar dari hutan di Keerom ternyata dijual sangat murah padahal kualitasnya sangat tinggi. “Ini menjadi keprihatinan kami juga dimana hutan ditebang namun masyarakat tidak mendapat banyak manfaat dari hasil hutan yang dimilili. Harga kayu sangat murah padahal saat dijual lagi ternyata mahal,” bebernya.
Weynand Watori menambahkan bahwa anak muda di Papua perlu menumbuhkan sikap kritis terkait kondisi lingkungan yang terjadi. “Hutang negara semakin besar dan satu cara yang bisa dilakukan negara atau pemerintah adalah membuka ruang investasi. Ini jika terbiar maka yang babak belur adalah masyarakat di Papua. Hutan dan tambang akan terus dieksploitasi,” singgung Weynand.
Papua diyakini akan mendapatkan tekanan yang lebih besar namun Weynand mengingatkan agar jangan menyerah. “Ada banyak kebijakan yang salah termasuk berkaitan dengan etik. Sayangnya kita hidup dari kesalahan itu sehingga saya pikir anak – anak muda harus bisa menumbuhkan pemikiran kritis mengawal setiap perubahan untuk menemukan keadilan dan kesejahteraan. Saya pikir itu kata kuncinya,” imbuhnya. (ade/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Operasi pengamanan ini berlangsung selama dua hari, 8-9 Mei 2026, menempuh rute perairan dari Distrik…
Dari kerusuhan ini, sebanyak 14 orang telah diamankan di Polres Jayapura untuk menjalani pemeriksaan dan…
Menurut Denis, tindakan penegakan hukum itu dilakukan sebagai respons atas serangkaian gangguan keamanan di jalur…
Wakil Bupati Jayawijaya Ronny Elopere, S.IP, M.KP menyatakan kondisi seperti ini memang sangat merugikan dan…
Insiden ini menarik perhatian luas setelah proses penemuan korban disiarkan secara langsung melalui media sosial…
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke kembali memberikan sanksi tegas kepada guru yang kedapatan tidak…