Khusus kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Jayapura, terutama di Bapenda, Wali Kota menegaskan agar pelayanan pajak dan pemungutan retribusi dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
“Tidak boleh ada pungutan tidak resmi, tidak boleh memperlambat pelayanan dengan alasan apapun, dan tidak dibenarkan menerima pemberian dalam bentuk apapun dari wajib pajak saat proses pembayaran,” tegasnya.
Pemerintah pun berkomitmen mempermudah perizinan dan pelayanan publik melalui sistem transparan, cepat, dan efisien, serta membuka ruang dialog agar kebijakan yang diambil berpihak pada kemajuan bersama.
“Mari kita bekerja sama, saling mendukung, dan melangkah maju dengan optimisme. Jika pemerintah dan dunia usaha tumbuh bersama, maka Kota Jayapura akan semakin berjaya,” tutup Abisai. (kim/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Abisai mengatakan, dukungan terhadap para korban tidak hanya datang dari pemerintah maupun BUMN dan…
Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengatakan, pihaknya masih akan melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari)…
Menurut Ramai, program latihan yang telah dijalani tim, baik saat pemusatan latihan di Jayapura maupun…
Otoritas Perikanan Nasional Papua Nugini (National Fisheries Authority/NFA) bersama Imigrasi Papua Nugini kembali menangkap kapal…
Pemerintah Kota Jayapura akan memperketat pengawasan di lokasi pengungsian warga terdampak kebakaran di Kelurahan Mandala,…
Polres Merauke bersama Densus 88 Antiteror memperkuat sinergi dalam upaya mencegah penyebaran paham radikalisme dan…