Khusus kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Jayapura, terutama di Bapenda, Wali Kota menegaskan agar pelayanan pajak dan pemungutan retribusi dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
“Tidak boleh ada pungutan tidak resmi, tidak boleh memperlambat pelayanan dengan alasan apapun, dan tidak dibenarkan menerima pemberian dalam bentuk apapun dari wajib pajak saat proses pembayaran,” tegasnya.
Pemerintah pun berkomitmen mempermudah perizinan dan pelayanan publik melalui sistem transparan, cepat, dan efisien, serta membuka ruang dialog agar kebijakan yang diambil berpihak pada kemajuan bersama.
“Mari kita bekerja sama, saling mendukung, dan melangkah maju dengan optimisme. Jika pemerintah dan dunia usaha tumbuh bersama, maka Kota Jayapura akan semakin berjaya,” tutup Abisai. (kim/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Keterbatasan fasilitas ini memicu reaksi dari Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol Jermias Rontini. Saat ditemui…
Dalam pengiriman perdana ini, sebanyak 240 kilogram kepiting bakau kualitas premium diterbangkan ke Negeri Jiran…
Menurutnya, jumlah penonton yang mencapai puluhan ribu orang tidak sebanding dengan jumlah steward yang disiapkan…
Penanganan kasus pembunuhan Bripda Juventus Edowai yang memicu kericuhan di Kabupaten Dogiyai pada 31 Maret…
Dalam kunjungan tersebut Ketua DPR Papua Denny Bonai didampingi Ketua Komisi IV DPR Papua, Joni…
Pelarangan pemutaran film Pesta Babi di sejumlah daerah dan lingkungan kampus menuai kritik dari kalangan…