

Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo saat berbincang dengan Ketua Komisi A DPRK Kota Jayapura, Fajar Wanggai usai pertemuan di Kantor Wali Kota, Selasa (22/4/2025) sore. (foto: Hans/Cepos)
JAYAPURA– Pemerintah Kota Jayapura berencana akan melakukan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru. Hanya saja sejauh ini belum diketahui pasti berapa jumlah OPD yang nanti akan dibentuk.
Sementara itu pada Selasa (22/4) kemarin, Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo bersama Ketua Komisi A DPRK Kota Jayapura, Fajar Wanggai dan beberapa pimpinan OPD terkait telah melakukan pertemuan bersama guna membahas rencana pemekaran OPD di lingkungan Pemkot Jayapura.
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo mengatakan, saat ini ada banyak perubahan di Kementrian.
“Jadi di bawah kabinet Merah Putih Presiden Prabowo dimana banyak perubahan di Kementrian saat ini,” ungkap Abisai Rollo.
Kata Abisai Rollo, total ada 48 Kementerian saat ini dan penambahan itu terjadi karena ada pemecahan sejumlah Kementrian. Dengan melihat penambahan Kementrian tersebut maka pihaknya mencoba untuk memekarkan OPD di Pemkot Jayapura.
“Jumlah OPD kita sekarang ada 32, kita coba pikirkan untuk bertambah dari yang ada sekarang ini baik itu eselon II, III dan IV,”bebernya.
Sementara itu pada rapat dengan OPD teknis dan Komisi A DPRK, dimana pihaknya meminta masukkan dan pikiran. Namun sebelum dibentuknya OPD baru tersebut, pihaknya meminta kepada OPD teknis agar dilakukan kajian lebih dulu. Dengan harapan pembentukan OPD baru ini nantinya tidak menyalahi aturan hukum yang ada.
“Kalau nantinya memenuhi syarat untuk dimekarkan OPD baru silahkan dilakukan, kalaupun tidak jangan dipaksakan,”pinta pria yang disapa ABR ini.
Menurut ABR bahwa pemekaran tidak hanya pada OPD saja, tetapi juga sampai pada Distrik dan Kelurahan. “Apakah nanti kita mekarkan lagi Distrik Muara Tami lagi termasuk Kelurahannya atau wilayah lain di Kota Jayapura,”bebernya.
ABR sadar dengan adanya pemekaran atau pembentukan OPD baru nanti pasti ada beban biaya juga. Apalagi dengan efisiensi anggaran sekarang ini berdampak luas terhadap kebutuhan anggaran di Pemkot Jayapura saat ini.
Page: 1 2
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…
Merespon terkait dengan itu, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…
Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…
Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…