

Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru (foto:Takim/Cepos)
JAYAPURA — Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru menegaskan bahwa seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura harus memahami pentingnya publikasi setiap kegiatan, program, maupun capaian kinerja.
Hal ini disampaikannya dalam arahannya kepada para kepala dinas dan pejabat di lingkup Pemkot Jayapura sebagai upaya memperkuat transparansi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dalam kegiatan di Jayapura, Jumat (19/10).
Rustan Saru menilai, masih banyak kegiatan maupun program yang sudah berjalan baik namun tidak tersampaikan secara luas kepada masyarakat karena kurangnya publikasi, baik melalui media massa maupun media sosial.
Padahal, menurutnya, publikasi merupakan bagian penting dari akuntabilitas pemerintahan dan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
“Banyak kegiatan atau program yang kita jalankan kalau tidak dipublikasikan sama saja, masyarakat tidak tahu. Jangan sampai masyarakat berpikir kita tidak bekerja, padahal kita sudah berbuat banyak. Karena itu, semua pimpinan OPD wajib mempublikasikan setiap kegiatan dan capaian programnya,” tegas Rustan Saru.
Ia menambahkan, publikasi bukan hanya sekadar menyebarkan informasi, tetapi juga berfungsi sebagai alat komunikasi dan edukasi publik agar masyarakat dapat mengetahui, memahami, serta ikut berpartisipasi dalam program-program pembangunan yang dijalankan pemerintah.
“Publikasi itu penting bukan untuk pencitraan, tetapi untuk memberikan informasi yang benar dan terbuka kepada masyarakat. Dengan begitu, masyarakat tahu ke mana arah pembangunan, apa manfaatnya bagi mereka, dan bagaimana pemerintah bekerja untuk kepentingan bersama,” ujarnya.
Page: 1 2
Selain program mudik gratis, Mathius mengatakan Pemprov Papua juga menyiapkan subsidi transportasi laut sebagai…
Komisi 1 DPR Papua menilai langkah sejumlah denominasi gereja di Tanah Papua yang membentuk wadah…
Menurutnya, pasar dengan sekitar 200 kios tersebut memiliki potensi ekonomi besar. Ia mendapat informasi…
Presiden Prabowo Subianto memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut hingga melakukan penindakan terhadap menteri…
Menurutnya, dengan lahirnya undang-undang nomor 15 Tahun 2022 terkait dengan DOB semestinya Gubernur pimpin barisan…
Suasana duka yang lagi menyelimuti Universitas Cenderawasih haruslah tercermin dari sikap dan perbuatan. Apalagi yang…