Dari Jalan hingga Tanah Adat, Papua Minta Perhatian Pusat

JAYAPURA-Pembangunan Papua masih menghadapi persoalan yang saling berkaitan, mulai dari sulitnya membuka akses antarwilayah, belum meratanya pelayanan pendidikan dan kesehatan, persoalan tanah adat, hingga manfaat pertumbuhan ekonomi yang belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.

  Persoalan tersebut menjadi perhatian dalam Rapat Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Papua yang digelar di Kantor Gubernur Papua, Jumat (18/9). Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bersama para gubernur, bupati dan wali kota membahas berbagai kendala pembangunan sekaligus kebutuhan Papua yang akan menjadi bahan pemerintah pusat.

  AHY mengatakan, rapat tersebut menjadi ruang untuk menyatukan visi, misi dan langkah antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam memastikan konektivitas antardaerah di Papua terus diperbaiki.

  Menurutnya, kondisi geografis menjadi salah satu tantangan terbesar pembangunan Papua. Wilayah pegunungan dengan medan yang sulit membuat pembangunan jalan dan konektivitas darat membutuhkan penanganan khusus.

  “Dari sekian banyak tantangan yang dihadapi, banyak yang terkait dengan kondisi geografis kita, terutama Papua Pegunungan yang masih sulit ditembus akses jalan darat. Termasuk juga kita ingin menghasilkan Trans Papua bisa benar-benar terhubung, mengintegrasikan semuanya,” kata AHY.

  Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur tidak hanya berbicara mengenai jalan. Infrastruktur dasar seperti air bersih, perumahan layak, sanitasi, drainase dan listrik juga harus diperhatikan karena berhubungan langsung dengan kualitas hidup masyarakat.

  Selain infrastruktur dasar, pemerintah juga akan memprioritaskan pendidikan dan kesehatan sebagai bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program Sekolah Rakyat, revitalisasi sekolah, serta penguatan puskesmas dan rumah sakit menjadi bagian dari perhatian tersebut.