

Kasat Narkoba Polresta Jayapura Kota, AKP Febry V. Pardede (foto:Karel/Cepos.
JAYAPURA–Menjelang perayaan Natal 25 Desember 2025 dan menyongsong Tahun Baru 2026, Kepolisian Resor Kota (Polresta) Jayapura Kota menyatakan komitmennya untuk memperketat pengawasan dan penindakan terhadap peredaran Minuman Keras (Miras) di wilayah Ibu Kota Provinsi Papua. Langkah ini diambil guna menjamin kondusivitas, keamanan, serta kenyamanan masyarakat selama masa hari raya.
Kasat Resnarkoba, AKP Febry V. Pardede, menegaskan bahwa penertiban miras menjadi atensi khusus pimpinan kepolisian. Karena itu, fokus utama operasi kali ini adalah menekan peredaran minuman keras lokal, seperti Balo dan Stim. Berdasarkan data kepolisian sepanjang tahun 2025, peredaran kedua jenis miras ini tergolong marak karena tingginya permintaan pasar.
“Harganya sangat terjangkau jika dibandingkan dengan miras kemasan bermerek. Bayangkan, satu botol ukuran 600 ml hanya dijual seharga Rp25.000. Faktor harga inilah yang membuat masyarakat kelas menengah ke bawah lebih dominan mengonsumsi Balo dan Stim,” jelas AKP Febry saat ditemui media di ruang kerjanya, Kamis (18/12)..
Selain miras lokal, pihak kepolisian juga membidik oknum penjual miras kemasan yang beroperasi secara ilegal tanpa izin resmi. Salah satu titik yang menjadi perhatian adalah kawasan Entrop, yang sering kali menjadi lokasi transaksi miras ilegal di malam hari.
“Kami memantau aktivitas di lapangan, termasuk oknum-oknum yang sering menawarkan miras secara sembunyi-sembunyi atau yang biasa dikenal dengan istilah ‘ada-ada’. Minuman tersebut belum tentu legal dan terjamin mutunya, maka kami akan tindak secara tegas tanpa kompromi,” tambahnya.
Menurut AKP Febry, miras sering kali menjadi pemicu utama (trigger) terjadinya berbagai tindak kriminalitas, mulai dari penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga kecelakaan lalu lintas yang fatal di jalanan Kota Jayapura.
Page: 1 2
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengklaim bertanggung…
Menurutnya para elit politik Papua di wilayah Papua Pegunungan, harus bisa membuka ruang-ruang komunikasi dengan…
Menyikapi peristiwa itu, Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey, mengeluarkan pernyataan sikap yang…
Kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi setiap institusi penegak hukum. Sekali kepercayaan itu tumbuh, masyarakat…
Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Inf M. Wirya Arthadiguna, menjelaskan bahwa insiden tersebut bermula…
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Merauke Leo Patria Mogot menjelaskan, secara…