Categories: METROPOLIS

Datangi Bapenda, DPRD Harapkan Terus Gali Potensi Pendapatan Daerah

JAYAPURA-DPRD Kota Jayapura melakukan pengawasan terhadap Perwal Kota Jayapura Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum di Bapenda Kota Jayapura, Rabu (17/7).

Dari pengawasan itu Bapenda Kota Jayapura melalui Sekretaris Adolfina Taniau, melaporkan capaian penerimaan PAD Kota Jayapura per Selasa, 16Juli 2024 sebesar Rp.146.211.081.632.00 atau 58, 33 persen.

Capaian ini kata dia, terdiri dari 4 komponen, antara lain Pajak Daerah, Rp. 215.079.089.233. Kemudian Retribusi Daerah Rp.32.774.464.104, ditambah hasil Pengelolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 6.610.329.780 dan Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 6.248.206.260.

Jika dikurangi dengan target anggaran 2024, sebesar Rp. 260.712.271.377, maka capaian lenerimaan kita masih kurang Rp. 114.501.189.745,” jelasnya.

Penarikan penarikan retribusi pajak ini  mengacu pada UU No.1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kemudian Perda Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah.  “Kita optimis sampai akhir tahun target PAD kita akan tercapai,” tandasnya.

Menanggapi hal itu Wakil Ketua I DPRD Kota Jayapura, Joni Y. Betaubun menyampaikan apresiasi kepada Bapenda Kota Jayapura yang telah berhasil mengelola PAD dengan baik.

“Kami segenap DPRD Kota Jayapura, menyampaikan apresiasi dengan Bapenda Kota, Jayapura,” ujarnya.

Capaian ini kata dia bentuk keseriusan Bapenda Kota Jayapura mengelola PAD di Kota Jayapura. Dengan melihat ini pihaknya mengharapkan agar kedepannya bisa mendorong potensi yang bisa menjadi sumber PAD di Kota Jayapura. “Kami berharap sampai akhir tahun target kita bisa tercapai bahkan lebih,” harapnya. (rel/wen)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Juna Cepos

Recent Posts

Gereja Membela Harkat dan Martabat Manusia, Jangan Dinilai Gerakan Politik Praktis

   Mofu mengungkapkan bahwa HONAI dibentuk sebagai ruang bersama untuk menjawab berbagai persoalan kemanusiaan, terutama…

3 hours ago

Dorong Penyelesaian Hukum, Jangan Biarkan Pemalangan Jadi Kebiasaan

   Menurutnya, setiap penggunaan tanah masyarakat adat untuk kepentingan umum seharusnya telah melalui proses yang…

11 hours ago

Polisi Ungkap Hasil Labfor Pecahan Botol di Komnas HAM

   Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Papua, Kombes Pol Parasian H. Gultom, mengungkapkan bahwa…

12 hours ago

Siapkan Konsolidasi Besar Masyarakat Adat Tabi-Mamta

  Pertemuan yang dikemas dalam bentuk sidang pleno ini menjadi momentum penting untuk merumuskan agenda…

14 hours ago

Amankan Kendaraan Dinas, Pemprov Papua Libatkan Jaksa dan BPK

  Penjabat Sekretaris Daerah Papua Christian Sohilait, mengatakan penertiban kendaraan dinas dilakukan karena masih terdapat…

15 hours ago

Masa Tanggap Darurat Diperpanjang 7 Hari

   Rustan meminta seluruh warga terdampak, khususnya para pengungsi, untuk tetap bersabar sembari pemerintah mematangkan…

16 hours ago