Lanjut dia, sebelumnya tim dari Kementerian Sosial Republik Indonesia juga sudah tiba di Kota Jayapura untuk memantau hasil evaluasi PKH di Pemkot Jayapura yang sudah didistribusi sampai triwulan ketiga September lalu.
“Nanti akan kami rilis data pastinya setelah tim kita melakukan olah data, baru kita pastikan ada peningkatan terutama warga kita yang ada di daerah batas negara, terjauh terluar dan terdepan,” bebernya.
Dikatakan, jumlah KPM yang mencapai 12 ribu itu merupakan data lama yang perlu diverifikasi dan validasi ulang. Berdasarkan agregat data terbaru dan juga yang sudah mendapatkan bantuan tersebut sampai pada bulan September sudah mencapai 9899 atau sudah mendekati 10.000 KPM.
Diakui sementara ini ada juga penambahan pengusulan data-data baru penerima PKH. Pemerintah juga bekerja keras supaya angka kemiskinan Kota Jayapura itu tidak terlalu signifikan. Karena itu pentingnya melalui validasi dan verifikasi data para penerima manfaat.
Karena apabila data KPM-nya bertambah, sudah pasti data kemiskinan di Kota Jayapura pasti banyak. “Karena itu hal ini juga yang perlu dijaga. Sehingga verifikasi dan validasi data itu sangat penting supaya data penerima manfaat atau masyarakat yang masuk dalam kategori keluarga miskin bisa dikendalikan.
Orang kalau disebut dia sebagai orang miskin tidak mau, Tetapi kalau orang bawa bantuan dia mau. Nah ketika dia terima bantuan, datanya akan terinput sebagai menyumbang angka kemiskinan,” pungkasnya. (roy/tri)
Page: 1 2
Di sepanjang jalan utama menuju pelabuhan, sejumlah kendaraan datang silih berganti. Di antara suara…
Pantauan media ini, antrean panjang didominasi kaum ibu. Di bawah terik matahari, mereka datang dengan…
Langkah tegas Pemerintah Kota Jayapura tersebut, menurut Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Jayapura,…
Untuk mendata dan menjangkau ratusan anak tersebut, Dinsos memobilisasi 24 kader yang tersebar di berbagai…
Kontra Persis Solo di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur menjadi pembuktian dari pelatih baru…
Berdasarkan regulasi pembagian intervensi perumahan dan kawasan permukiman, pemerintah daerah tingkat kabupaten dibatasi oleh aturan…