Soal Beasiswa Mahasiswa, Ada Anak Pejabat Juga Terima Bantuan

JAYAPURA – Meski benang kusut persoalan mahasiswa Papua yang kuliah di luar negeri perlahan dituntaskan, namun rekomendasi Pansus DPR Papua hingga kini nampaknya belum sepenuhnya berjalan. Pansus hanya bisa memonitor sampai dimana persoalan ini dan bagaimana penanganannya.

   Anggota Kelompok Khusus DPR Papua, Yonas Nusi menyampaikan bahwa dari rapat – rapat yang dilakukan, diketahui ternyata dana beasiswa ini tidak hanya diberikan bagi mereka yang  tidak mampu dan layak dibiayai, namun ternyata ada juga  anak sejumlah pejabat yang menerima aliran dana tersebut.

  “Ini seperti aji mumpung. Uang negara, yang atur pejabat di Papua dan akhirnya ada juga yang anak – anaknya masuk  sebagai penerima. Kalimatnya, mampu tapi dibantu,” beber Yonas Nusi di Entrop, Rabu (15/5).

  Yonas menyampaikan bahwa rekomendasi pansus ketika itu adalah persoalan mahasiswa luar negeri ini  tidak lagi ditangani pemerintah, melainkan sebuah lembaga independen.Lembaga yang terbuka dan objektif untuk menjalankan tugasnya.

  “Bentuknya lembaga sendiri, sebab kalau badan nantinya ada intervensi dari pemerintah dan kami pikir harusnya ini bisa. Lembaga ini memberikan proteksi kepada anak yang akan sekolah dan ia kirim hingga kawal sampai selesai. Saat berangkat dan lulus itu dikawal dan dipublis sehingga kita mengetahui dampak dari anggaran yang dikeluarkan tadi,” beber Yonas.

    Ia mencontohkan dana kuliah di luar negeri sebesar Rp 100 miliar dan penggunaannya apa saja lalu siapa saja penerima manfaatnya itu disampaikan ke publik. “Saya pikir kita patut mengetahui siapa saja yang dibiayai dan lulus atau tidak. Jangan anak pejabat malah ikut menerima dan dibiayai negara. Apa ini bukan bagian dari nepotisme?,” sindir Yonas.

   Ia menegaskan bahwa harusnya data mahasiswa yang mendapat beasiswa juga dibuka transparan biar publik bisa ikut mengawasi, bukan data justru didapat dari orang tua yang anaknya gagal menerima bantuan.

   “Jadi kalau bicara soal data juga masih kacau, sebab kami di DPR minta saja tidak diberikan jadi kami berharap apa yang direkomendasikan pansus itu dijalankan,” tutup Yonas. (ade/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos