

Pegawai Pemkot saat mengikuti apel pagi, Senin (12/1). (foto:Takim/Cepos)
JAYAPURA – Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru mengakui bahwa Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura masih didominasi oleh kegiatan yang bersifat seremonial dan belum berdampak langsung bagi masyarakat.
Wakil Wali Kota menegaskan pentingnya keselarasan seluruh program kerja OPD dengan visi dan misi Wali Kota Jayapura sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Saya sudah melihat dan membaca RKA semua OPD. Masih banyak kegiatan yang sifatnya seremonial dan tidak langsung menyentuh rakyat. Padahal program kita sangat banyak. Saya minta Bapak Sekda dan OPD terkait untuk mengecek kembali hal ini,” tegas Rustan Saru ke awak media, Selasa (13/1).
Ia menekankan bahwa setiap program dan kegiatan OPD harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan Kota Jayapura. Rustan Saru juga menjelaskan bahwa meskipun terdapat penyesuaian anggaran daerah, hal tersebut tidak berarti anggaran benar-benar berkurang.
Menurutnya, sebagian anggaran dialihkan dan dikelola melalui program pemerintah pusat.
“Dari sisi anggaran memang terlihat berkurang, tetapi sebenarnya tidak hilang. Anggaran itu berpindah ke pemerintah pusat melalui program-program nasional. Karena itu, OPD harus mampu merancang program agar semuanya tetap bisa berjalan,” jelasnya.
Selain itu, Wakil Wali Kota menyoroti belum optimalnya pemanfaatan peluang yang telah diberikan pemerintah pusat, termasuk sejumlah program nasional yang pada tahun 2025 belum berjalan maksimal di Kota Jayapura.
Page: 1 2
Menteri Dalam Negeri menyoroti masih tingginya angka masyarakat di Papua yang belum memiliki rumah maupun…
Situasi tersebut membuat laga ini menjadi sangat krusial. Brasil hanya membutuhkan hasil imbang untuk menjaga…
Terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini, Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo menegaskan bahwa…
Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, SH, MH mengatakan dari 9 terdakwa kasus korupsi dana…
Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua mengaku kecewa karena tidak dapat bertemu…
Gubernur Apolo menjelaskan, dalam rangka kunjungan tersebut, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua…