DPRP Bahas Pertanggungjawaban APBD 2024
Ketua DPRP Denny H. Bonai, bersama Pimpinan Dewan serta Forkompimda saat bersalaman dengan jajaran anggota dewan usai sidang Paripurna di Gedung DPRP, Senin (14/7). (foto:Karel/Cepos).
JAYAPURA-Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) menggelar rapat paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasi) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, bertempat di Gedung DPRP, Senin (14/7).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR Papua, Denny H. Bonai, didampingi Wakil Ketua I Herlin Beatrix Monim dan Wakil Ketua III Supriyadi Laling. Dalam sambutannya, Ketua DPRP Denny H. Bonai menyampaikan, dalam laporan yang disampaikan oleh Penjabat Gubernur Papua Agus Fatoni, menjelaskan sejumlah poin penting realisasi keuangan daerah meliputi
Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp 3,059 triliun atau 100,51 persen dari target setelah perubahan sebesar Rp 3,044 triliun. Kontribusi terbesar berasal dari Pendapatan Transfer senilai Rp 2,381 triliun atau 77,84 persen, disusul Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 674,49 miliar atau 22,05 persen, dan lain-lain pendapatan sah sebesar Rp3,34 miliar atau 0,11 persen.
Page: 1 2
Recent Posts
Golkar Nilai Pembentukan Papua Utara Belum Waktunya
Ia menjelaskan, sebelum pemekaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua induk mencapai sekitar…
Bukan Rudapaksa Tapi Cabul Terhadap Anak Dibawah Umur
Aiptu Yunus Maturutty menjelaskan, awalnya pelaku diduga melakukan persetubuhan atau rudakpaksa terhadap korban sesuai laporan…
Di RSUD Jayapura, Lima Bayi Ditinggalkan Orang Tua
Plt Direktur RSUD Jayapura, Andreas Pekey mengatakan, kasus terbaru terjadi pada 16 Desember 2025.…
Pemberian MBG di Merauke Belum Merata, Pemkab Akan Lakukan Evaluasi
Bupati Merauke Yoseph Bladib Gebze mengatakan belum mendapatkan data terakhir sudah berapa sekolah yang telah…
Karantina Mimika Gagalkan Upaya Pengiriman Satwa
Ardhiana mengatakan, keempat ekor burung tersebut diangkut secara ilegal dan tidak diketahui identitas pemiliknya. Ia…
Lahan SPBU Putra Baliem Mandiri Bukan Lagi Aset Pemerintah
Pengelola APMS Putra Baliem Mandiri Magi Pasaribu menegaskan putusan hukum tertinggi itu bersifat final dan…