

Gubernur Papua, Matius D Fakhiri saat kunjungan kerja di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Selasa (11/11). (foto:Humas Pemprov)
JAYAPURA – Gubernur Papua, Mathius Fakhiri, mengusulkan pembangunan dan rehabilitasi 14.882 unit rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Provinsi Papua. Usulan itu disampaikan gubernur saat kunjungan kerja ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Selasa (11/11).
Gubernur Fakhiri menyampaikan bahwa, Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen mendukung program strategis nasional (PNS) ‘Pembangunan 3 Juta Rumah’ sebagai bagian dari upaya percepatan pengentasan kemiskinan.
Sebagaimana berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Provinsi Papua pada tahun 2024 mencapai 1.101.733 jiwa, dengan penduduk miskin sebanyak 161,07 ribu jiwa. Sementara itu, 37,85 persen keluarga di Papua belum memiliki akses terhadap hunian yang layak, terutama di Kota Jayapura, Kabupaten Kepulauan Yapen, dan Kabupaten Keerom.
“Program 3 juta rumah layak huni yang dikembangkan Kementerian PKP sangat dibutuhkan untuk mendukung visi Papua Cerah (Cerdas, Sejahtera, Harmoni), khususnya dalam mengurangi angka kemiskinan,” kata gubernur, dalam rilis yang diterima Cenderawasih Pos, Rabu (12/11).
Mantan Kapolda Papua ini merinci bahwa usulan pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi MBR di Papua mencakup 9 kabupaten/kota, yaitu Kota Jayapura sebanyak 3.512 unit, Kabupaten Keerom 2.504 unit, Kabupaten Kepulauan Yapen 1.201 unit, Kabupaten Jayapura 2.671 unit, Kabupaten Supiori 1.046 unit, Kabupaten Waropen 471 unit, Kabupaten Sarmi 335 unit, Kabupaten Mamberamo Raya 293 unit dan Kabupaten Biak Numfor 2.849 unit rumah.
Page: 1 2
Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Inf M. Wirya Arthadiguna, menyatakan evakuasi dilakukan setelah pihak…
Krisis pangan dan air bersih melanda ratusan warga di tiga distrik terisolasi Kabupaten Puncak, Papua…
Seratusan orang yang terdiri dari pelajar dan guru di SMAN 5 Jayapura, diduga keracunan makanan…
Badan Gizi Nasional (BGN) mengembalikan Rp311,2 miliar ke kas negara setelah menemukan anomali pada 414…
Kondisi ini diperkirakan kian mengkhawatirkan karena potensi aktifnya fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) Positif pada…
Karena itu, Kemenkeu saat ini tengah menghitung kebutuhan tambahan anggaran yang diperlukan untuk menambal kekurangan…