Sementara itu, beberapa spanduk yang dibentang massa bertuliskan ‘Meminta Pj Gubernur Papua untuk membatalkan SK Pansel DPRK Waropen, karena permasalahan dan cacat hukum yang proses hukumnya sedang berjalan di Polda Papua dan PTUN”
Ada juga tulisan “Menghentikan seluruh tahapan Pansel DPRK Waropen karena terduga melakukan gratifikasi dan perjualbelikan kursi calon DPRK Waropen”
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Papua, Musa Isir yang menemui massa pendemo mengatakan, aspirasi ini akan diteruskan ke pimpinan untuk selanjutnya dipelajari dan ditindalanjuti.
“Seleksi DPR jalur pengangkatan menjadi ranahnya Pansel, sesuai dengan ketentuan perundang-udnangan yang ada. Gubernur dan Sekda tidak intervensi terhadap kinerja Pansel, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” kata Musa Isir di hadapan massa pendemo.
Dikatakan, hasil dari Pansel provinsi maupun kabupaten/kota selanjutnya disampaikan kepada pemerintah daerah untuk dilakukan proses lebih lanjut. “Apa yang disampaikan akan dipelajari gubernur, setelah itu akan ditindaklanjuti,” pungkasnya. (fia/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo, melalui Staf Ahli Wali Kota, Sem Stenly Merauje,…
Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga, SIK, dikonfirmasi menjelaskan, peristiwa bermula ketika seorang pria diduga melakukan…
Pemandangan elok pesisir Pantai Hamadi, Kota Jayapura, kini tertutup oleh fenomena material laut dan limbah…
Ketua Komisi V DPR Papua, Dina L. Rumbiak, mengatakan pihaknya bersama Dinas Pendidikan Provinsi…
Ketua Bapemperda DPR Kota Jayapura, Ismail Bepa Ladopurab, menilai materi sosialisasi Perda RTRW yang…
Ketua Komisi B DPR Kota Jayapura, Yuli Rahman, menyambut baik dibukanya ruang sosialisasi perdana…