Sementara itu, beberapa spanduk yang dibentang massa bertuliskan ‘Meminta Pj Gubernur Papua untuk membatalkan SK Pansel DPRK Waropen, karena permasalahan dan cacat hukum yang proses hukumnya sedang berjalan di Polda Papua dan PTUN”
Ada juga tulisan “Menghentikan seluruh tahapan Pansel DPRK Waropen karena terduga melakukan gratifikasi dan perjualbelikan kursi calon DPRK Waropen”
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Papua, Musa Isir yang menemui massa pendemo mengatakan, aspirasi ini akan diteruskan ke pimpinan untuk selanjutnya dipelajari dan ditindalanjuti.
“Seleksi DPR jalur pengangkatan menjadi ranahnya Pansel, sesuai dengan ketentuan perundang-udnangan yang ada. Gubernur dan Sekda tidak intervensi terhadap kinerja Pansel, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” kata Musa Isir di hadapan massa pendemo.
Dikatakan, hasil dari Pansel provinsi maupun kabupaten/kota selanjutnya disampaikan kepada pemerintah daerah untuk dilakukan proses lebih lanjut. “Apa yang disampaikan akan dipelajari gubernur, setelah itu akan ditindaklanjuti,” pungkasnya. (fia/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Pertamina Patra Niaga mengungkap alasan di balik kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis…
"KTT ASEAN dengan Rusia? Ya di Kazan ya, tanggal 17," kata Havas di Kompleks Istana…
Berdasar laporan yang diterima oleh Komjen Ramdani, lebih dari 90 persen kejahatan jalanan, insiden, dan…
Ia merupakan striker yang membunuh mimpi Persipura pada partai penentu lolos tidaknya kedua tim melaju…
Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menilai RSUP Jayapura telah menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, nyaman,…
Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Merna Cinthia, didampingi hakim anggota Irfan Amos Sampe…