Sementara itu, beberapa spanduk yang dibentang massa bertuliskan ‘Meminta Pj Gubernur Papua untuk membatalkan SK Pansel DPRK Waropen, karena permasalahan dan cacat hukum yang proses hukumnya sedang berjalan di Polda Papua dan PTUN”
Ada juga tulisan “Menghentikan seluruh tahapan Pansel DPRK Waropen karena terduga melakukan gratifikasi dan perjualbelikan kursi calon DPRK Waropen”
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Papua, Musa Isir yang menemui massa pendemo mengatakan, aspirasi ini akan diteruskan ke pimpinan untuk selanjutnya dipelajari dan ditindalanjuti.
“Seleksi DPR jalur pengangkatan menjadi ranahnya Pansel, sesuai dengan ketentuan perundang-udnangan yang ada. Gubernur dan Sekda tidak intervensi terhadap kinerja Pansel, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” kata Musa Isir di hadapan massa pendemo.
Dikatakan, hasil dari Pansel provinsi maupun kabupaten/kota selanjutnya disampaikan kepada pemerintah daerah untuk dilakukan proses lebih lanjut. “Apa yang disampaikan akan dipelajari gubernur, setelah itu akan ditindaklanjuti,” pungkasnya. (fia/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Di balik lembaran berkas perkara yang menumpuk, ada kisah-kisah pilu tentang biduk rumah tangga yang…
Kepolisian Resor (Polres) Mimika tengah menyelidiki kasus penganiayaan berat yang menimpa seorang petugas keamanan swasta…
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua selaku Kepala Operasi (Kaops) Sikat Cartenz 2026, Kombes Pol…
elayanan kesehatan di daerah pedalaman Mimika masih menghadapi tantangan berat akibat keterbatasan fasilitas dan kebijakan…
Pertemuan tersebut membahas rencana pembukaan dan pengembangan lahan pangan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan…
Kepala SMA Negeri 1 Sentani, Kelasina Yanggroseray, meminta para orang tua siswa memahami keterbatasan daya…