Sementara itu, beberapa spanduk yang dibentang massa bertuliskan ‘Meminta Pj Gubernur Papua untuk membatalkan SK Pansel DPRK Waropen, karena permasalahan dan cacat hukum yang proses hukumnya sedang berjalan di Polda Papua dan PTUN”
Ada juga tulisan “Menghentikan seluruh tahapan Pansel DPRK Waropen karena terduga melakukan gratifikasi dan perjualbelikan kursi calon DPRK Waropen”
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Papua, Musa Isir yang menemui massa pendemo mengatakan, aspirasi ini akan diteruskan ke pimpinan untuk selanjutnya dipelajari dan ditindalanjuti.
“Seleksi DPR jalur pengangkatan menjadi ranahnya Pansel, sesuai dengan ketentuan perundang-udnangan yang ada. Gubernur dan Sekda tidak intervensi terhadap kinerja Pansel, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” kata Musa Isir di hadapan massa pendemo.
Dikatakan, hasil dari Pansel provinsi maupun kabupaten/kota selanjutnya disampaikan kepada pemerintah daerah untuk dilakukan proses lebih lanjut. “Apa yang disampaikan akan dipelajari gubernur, setelah itu akan ditindaklanjuti,” pungkasnya. (fia/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Lanny Jaya secara resmi memulai pelaksanaan Diklat Prajabatan, Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS…
Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pendidikan setempat mulai membenahi layanan pendidikan khusus menyusul rendahnya indeks…
Massa aksi datang menggunakan dua unit mobil pikap dengan membawa sejumlah atribut, di antaranya…
Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Abepura terus mendorong upaya kemandirian bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)…
Sebanyak 13 calon siswa (casis) yang dikirim melalui Lanud J.A. Dimara Merauke berhasil lolos seleksi…
Ibadah syukur yang berlangsung di Tugu Injil Pesisir Pantai Skouw, Kampung Skouw Yambe, tersebut…