

SD Negeri Inpres Yoka dan SMP Negeri 7 Jayapura saat di palang pemilik ulayat, Senin (12/1). (foto:Jimi/Cepos)
JAYAPURA – Lokasi bangunan Sekolah Dasar (SD) Negeri Inpres Yoka dan SMP Negeri 7 Jayapura dipalang oleh pemilik hak ulayat, Senin (12/1). Akibatnya, anak-anak yang seharus besekolah, tidak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah mereka.
Dari pantauan Cenderawasih Pos dilokasi pemilik hak ulayat menutup akses masuk ke dalam gedung dan ruangan sekolah dengan memasang palang, papan pemberitahuan hingga dedaunan.
Sementara di lokasi SMP Negeri 7 Jayapura terdapat spanduk yang bertuliskan “Kami sebagai pemilik hak Ulayat tanah adat SD dan SMP Negeri Yoka dengan ini kami meminta hak kami sebagai pemilik hak Ulayat agar pemerintah segera membayar hak atas tanah kami”.
Pemalangan kedua sekolah tersebut dilakukan oleh keluarga Mebri dan Wamblolo. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tuntutan penyelesaian hak ulayat atas lahan yang hingga kini dinilai belum diselesaikan oleh pihak terkait. Akibatnya aktivitas sekolah terganggu, guru dan siswa tidak dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara normal.
Kepada Cenderawasih Pos, perwakilan pemilik hak ulayat Aser Mebri mengatakan bahwa pemilik ulayat bukan pengemis. Pihaknya hanya menuntut apa yang menjadi miliknya.
Menurut Aser, pihaknya terpaksa melakukan pemalangan, karena sudah berulang kali meminta kejelasan kepada pemerintah terkait hak atas tanah tempat sekolah berdiri. Namun, hingga sekarang belum mendapat kejelasan.
”Kami ini (pemilik ulayat) bukan pengemis kami menuntut hak kami saja, karena sudah berpuluhan tahun pemerintahan tidak memberikan kejelasan,” ungkap Aser Mebri dengan tegas.
Presiden Prabowo Subianto memutuskan membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) untuk memperkuat pencegahan…
Juru Bicara BGN Tysa Novenny mengatakan keterlibatan sekolah menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengawasan…
Banyak sekali kebun yang dibuat oleh warga. Lokasi yang harusnya ditumbuhi pepohonan besar tiba-tiba berubah…
Gubernur Papua Pegunungan, Dr (HC) John Tabo,S.E.,M.B.A, mengatakan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Provinsi Papua…
Ia menjelaskan, tambahan DAU tersebut berkaitan dengan kebutuhan belanja kepegawaian yang belum terselesaikan. Di…
Di sepanjang jalan utama menuju pelabuhan, sejumlah kendaraan datang silih berganti. Di antara suara…