Selain itu juga, Dishub sendiri sering meminta para Jukir Liar ini untuk mendaftar ke Dinas agar mereka bukan lagi Jukir Liar tetapi resmi dari pemerintah. “Kita sebenarnya sangat terbuka bagi mereka yang masih Jukir Liar, namun faktanya tidak bisa membuat mereka untuk mengerti dan mau jadi Jukir resmi,” ungkapnya.
Melihat persoalan ini, Kata Sitorus titik persoalannya ada pada perilaku oknum-oknum tersebut. “Kita berharap ada kesadaran dari mereka sendiri, namun hal tersebut jauh dari yang kita harapkan yang membuat mereka masih ada di setiap sudut kota jayapura ini,” pungkasnya.(kim/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menilai bahwa tanggal 1 Mei 1963 adalah salah satu hari…
“Memasuki tahun 2027, kita berada pada tahap integrasi pembangunan. Berbagai upaya yang telah dibangun harus…
“Kota Jayapura, Keerom, Kabupaten Jayapura dan Sarmi menjadi pusat pertanian perkebunan yang akan kami bangun…
Meski dana Otsus terus mengalami peningkatan signifikan secara nominal, narasi kegagalan dalam menyejahterakan Orang Asli…
Suara Perempuan Papua Bersatu menggelar mimbar bebas di Lingkaran Abepura, Kamis (30/4). Sejumlah aspirasi dari…
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, menggandeng sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh adat untuk bersama-sama mengimbau…