

Makzi L. Atanay (foto:Mboik Cepos)
JAYAPURA – Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) tengah mempersiapkan pelaksanaan pemilihan kepala kampung (KPK) di dua kampung wilayah Distrik Muara Tami, yakni Kampung Holtekamp dan Kampung Koya Tengah (Koteng).
Kepala Dinas DPMK Kota Jayapura, Makzi L. Atanay, menyampaikan bahwa rencana pelaksanaan pemilihan kepala kampung ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang telah disampaikan kepada pemerintah kota.
Menurutnya, masyarakat di dua kampung tersebut menginginkan adanya kepemimpinan kampung yang definitif untuk memperkuat roda pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal.
“Rencana pemilihan ini merupakan aspirasi warga dua kampung tersebut. Jadi bukan hanya Holtekamp, tetapi Koya Tengah juga akan melaksanakan pemilihan kepala kampung,” jelas Makzi L. Atanay saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Selasa (7/10).
Makzi menambahkan, saat ini DPMK bersama pemerintah kota sedang melakukan koordinasi awal untuk membahas jadwal dan mekanisme pelaksanaan pemilihan tersebut.
Pihaknya akan menggelar pertemuan resmi bersama Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, dan Wakil Wali Kota, Rustan Saru, beserta unsur terkait lainnya.
“Nanti dari hasil pertemuan ini kita akan tentukan kapan waktu mulai tahapannya dan seperti apa mekanismenya. Semua akan diatur agar prosesnya berjalan sesuai aturan dan mekanisme yang tertata,” ujarnya.
Page: 1 2
Belakangan ini, publik dihadapkan pada sejumlah pertandingan yang memicu tanda tanya, termasuk laga antara Persiba…
ewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Jayapura, menyatakan keprihatinan mendalam atas kondisi yang terjadi di sejumlah…
Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Benjamin Paulus Octavianus, menegaskan Papua masih menghadapi beban penyakit menular…
Pemerintah Kota Jayapura menegaskan komitmennya dalam memastikan penyaluran Bantuan Pangan Nasional berjalan tepat sasaran dan…
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, meminta masyarakat pemilik hak ulayat tidak lagi melakukan aksi pemalangan, terutama…
"Kemarin itu saat pertemuan memang dirasa ada ketidakadilan sebab kita mendapatkan kuota fiskal untuk otsus…