

Komisi Yudisial Papua saat mengelar diskusi publik di salah satu hotel di Abepura, Senin (4/8). (foto:Jimi/Cepos)
JAYAPURA-Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tugas dan wewenang dari Komisi Yudisial (KY) untuk menjaga dan menegakkan kehormatan hakim, Penghubung KY Wilayah Papua menggelar edukasi publik di Gamalama Hotel, Abepura, Senin (4/8).
Koordinator Penghubung KY Wilayah Papua, Methodius Kossay mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk untuk memberikan pemahaman publik soal peran strategis Penghubung KY dalam mewujudkan peradilan bersih. Selain itu juga untuk mengenalkan lebih dekat terkait peran dan fungsi KY dan Penghubung KY Papua.
Ia berharap dengan adanya diskusi tersebut seluruh elemen masyarakat dan lembaga-lembaga terkait menjadi perpanjangan tangan Penghubung KY Papua dalam menjaga integritas hakim dan pengadilan.
“Untuk itu, kami berharap adanya dukungan dan kolaborasi elemen masyarakat dalam mengoptimalkan peran menjaga integritas hakim dan pengadilan di tanah Papua ini” kata Methodius.
Ia menegaskan bahwa objek pengawasan KY terbatas pada ranah etik, sementara terkait putusan tidak menjadi objek pengawasan. Meskipun demikian, lanjut Methodius, apabila ada putusan yang menimbulkan kontroversi di masyarakat, KY juga dapat berinisiatif untuk menelusuri kasus tersebut.
Terkait masukan dari para peserta edukasi publik, Methodius mengapresiasi masukan, kritik, dan harapan dalam kegiatan tersebut. “Saya senang karena pesertanya sangat aktif sekali. Semua masukan dari hasil diskusi akan kami catat dan kami jadikan bahan pertimbangan kinerja KY,” ujarnya.
Adapun diskusi tersebut dihadiri oleh Anggota MRP Pokja perempuan dan Direktur LBH APIK Jayapura sebagai Narasumber, serta beberapa Akademisi bidang hukum dari Universitas Cenderawasih dan beberapa instansi terkait lainnya. (jim/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini, Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo menegaskan bahwa…
Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, SH, MH mengatakan dari 9 terdakwa kasus korupsi dana…
Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua mengaku kecewa karena tidak dapat bertemu…
Gubernur Apolo menjelaskan, dalam rangka kunjungan tersebut, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua…
Menurut Emanuel Gobay, yang juga anggota Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Papua,…
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Mimika, Papua…