

Frans Rumsarwir (FOTO:Karel/Cepos)
JAYAPURA-Ketua Bawaslu Kota Jayapura Frans Rumasrwir menyampaikan pihaknya saat ini sedang mengawasi proses pendataan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang ada di Kota Jayapura.
Sejauh ini, KPU bersama Bawaslu kata dia telah mendata sebanyak 260 ribu lebih DPS di Kota Jayapura. Adapun tahapannya sementara masih dalam proses perbaikan hasil pendataan.
“Nanti pada bulan Juni kita akan pleno hasil pendataan DPS kita, apakah ada penambahan jumlah atau tidak,” kata Ketua Bawaslu, kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (2/6).
Frans Rumsawir, menambahkan melihat jumlah yang ada, maka perlu adanya pendataan tambahan, baik bagi warga yang saat ini usianya belum menggenapi 17 tahun, serta bagi warga Kota Jayapura yang tidak memiliki KTP Kota Jayapura atau KTP luar kota Jayapura. Hal ini antisipasi pada saat pemilihan umum usia mereka sudah masuk sebagai peserta pemilu.
“Kami telah bahas dengan KPU pendataan pemilih harus terus dilakukan, karena ini bukan hanya tentang pilihan legislatif tetapi juga pemilihan kepala daerah maupun presiden,” ujarnya.
Hal ini menurut dia penting, sebab calon pemilih tetap ini memiliki hak pilihnya masing masing dalam menetukan masa depan bangsa Indonesia ke depan.
“Kenapa kita wajib data semua warga yang ada di Kota Jayapura, terutama bagi yang usianya belum genap 17 tahun, karena antsipasi saat pemilu nanti usia mereka genap 17 tahun, dengan begitu mereka punya hak untuk memilih,” tandasnya.
Frans menyatakan jumlah DPS yang ada belum digabungkan dengan warga yang memiliki KTP luar Kota Jayapura. Bagi warga yang tidak memiliki KTP Kota Jayapura ini, nantinya akan tetap didata yang kemudian apakah nantinya masuk pada daftar pemilihan tambahan atau daftar pemilih khusus.
“Untuk warga Kota Jayapura yang tidak menggunakan KTP Kota Jayapura, nantinya tetap didata, nantinya kita akan masuk didaftar tambahan atau khusus, tergantung hasil pleno,” ungkapnya. (rel/tri)
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengklaim bertanggung…
Menurutnya para elit politik Papua di wilayah Papua Pegunungan, harus bisa membuka ruang-ruang komunikasi dengan…
Menyikapi peristiwa itu, Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey, mengeluarkan pernyataan sikap yang…
Kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi setiap institusi penegak hukum. Sekali kepercayaan itu tumbuh, masyarakat…
Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Inf M. Wirya Arthadiguna, menjelaskan bahwa insiden tersebut bermula…
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Merauke Leo Patria Mogot menjelaskan, secara…