

Pj Gubernur Papua M Ridwan Rumasukun saat menerima penghargaan oleh KPK di sela sela Rakorda pemberantasan korupsi pada pemerintah daerah di wilayah V, tahun 2024, di Denpasar, Kamis (2/5). (Foto Humas Pemprov)
JAYAPURA–Pemerintah Provinsi Papua meraih penghargaan sebagai Pemda dengan peningkatan nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) tertinggi tahun 2023, untuk mendorong percepatan pencegahan korupsi di wilayahnya.
Penghargaan dari Komisi Pemberantan Korupsi (KPK) tersebut, diterima langsung Pj Gubernur Papua M Ridwan Rumasukun saat Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) pemberantasan korupsi pada pemerintah daerah di wilayah V, tahun 2024, di Denpasar, Kamis (2/5).
Pj Gubernur mengapresiasi seluruh pejabat di wilayahnya yang berhasil meningkatkan capaian MCP Papua. Ia pun berharap prestasi tersebut dapat terus dipertahankan, guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi di Provinsi Papua.
“Penghargaan ini merupakan lompatan yang sangat tinggi, dimana sebelumnya pada tahun 2022 ada di kisaran angka 60-an dan di tahun 2023 berada diatas angka 90,” jelasnya.
Penghargaan ini juga merupakan kerja kolaborasi bersama, sebab ada 8 area yang menjadi sasaran penilaian KPK pada tata kelola di Pemda Papua.
Diketahui, delapan area titik rawan korupsi yang menjadi penilaian dalam MCP KPK, yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, optimalisasi pajak daerah, manajeman aset daerah dan tata kelola keuangan desa,
Agenda Rakorda pemberantasan korupsi pada pemerintah daerah di wilayah V, Tahun 2024, di Denpasar, dihadiri KPK, Kemendagri, LKPP, Pemda Bali, NTT, NTP serta Pemprov se tanah Papua. (fia/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Ia menargetkan seluruh kegiatan dan program dapat terealisasi hampir seluruhnya sebelum memasuki akhir tahun. Bahkan,…
Timnas Brasil akan menghadapi Timnas Maroko pada laga perdana Grup C Piala Dunia 2026 di…
Delapan orang yang disebut sebagai anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Kodap…
Selain itu, juga disepakati hasil sosialisasi ini akan ditindaklanjuti dalam penantanganan nota kesepahaman antara masyarakat…
Publik juga khawatir dari kenaikan ini justru ada upaya mencari keuntungan sepihak termasuk menerapkan cara-cara…
Pengelola APMS Lasminingsih dan Anwarudin Wamena, Suyono mengaku sebenarnya kalau dikatakan pembiaran itu tidak, sebab…