Categories: METROPOLIS

Pemprov Raih Penghargaan Capaian MCP KPK Tertinggi

JAYAPURAPemerintah Provinsi Papua meraih penghargaan sebagai Pemda dengan peningkatan nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) tertinggi tahun 2023, untuk mendorong percepatan pencegahan korupsi di wilayahnya.

  Penghargaan dari  Komisi Pemberantan Korupsi (KPK) tersebut, diterima langsung Pj Gubernur Papua M Ridwan Rumasukun saat Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) pemberantasan korupsi pada pemerintah daerah di wilayah V, tahun 2024, di Denpasar, Kamis (2/5).

  Pj Gubernur mengapresiasi seluruh pejabat di wilayahnya yang berhasil meningkatkan capaian MCP Papua. Ia pun berharap prestasi tersebut dapat terus dipertahankan, guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi di Provinsi Papua.

  “Penghargaan ini merupakan lompatan yang sangat tinggi, dimana sebelumnya pada tahun 2022 ada di kisaran angka 60-an dan di tahun 2023 berada diatas angka 90,” jelasnya.

  Penghargaan ini juga merupakan kerja kolaborasi bersama, sebab ada 8 area yang menjadi sasaran penilaian KPK pada tata kelola di Pemda Papua.

   Diketahui, delapan area titik rawan korupsi yang menjadi penilaian dalam MCP KPK, yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, optimalisasi pajak daerah, manajeman aset daerah dan tata kelola keuangan desa,

  Agenda Rakorda pemberantasan korupsi pada pemerintah daerah di wilayah V, Tahun 2024, di Denpasar, dihadiri KPK, Kemendagri, LKPP, Pemda Bali, NTT, NTP serta Pemprov se tanah Papua. (fia/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Juna Cepos

Recent Posts

Gereja Membela Harkat dan Martabat Manusia, Jangan Dinilai Gerakan Politik Praktis

   Mofu mengungkapkan bahwa HONAI dibentuk sebagai ruang bersama untuk menjawab berbagai persoalan kemanusiaan, terutama…

2 hours ago

Dorong Penyelesaian Hukum, Jangan Biarkan Pemalangan Jadi Kebiasaan

   Menurutnya, setiap penggunaan tanah masyarakat adat untuk kepentingan umum seharusnya telah melalui proses yang…

10 hours ago

Polisi Ungkap Hasil Labfor Pecahan Botol di Komnas HAM

   Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Papua, Kombes Pol Parasian H. Gultom, mengungkapkan bahwa…

11 hours ago

Siapkan Konsolidasi Besar Masyarakat Adat Tabi-Mamta

  Pertemuan yang dikemas dalam bentuk sidang pleno ini menjadi momentum penting untuk merumuskan agenda…

13 hours ago

Amankan Kendaraan Dinas, Pemprov Papua Libatkan Jaksa dan BPK

  Penjabat Sekretaris Daerah Papua Christian Sohilait, mengatakan penertiban kendaraan dinas dilakukan karena masih terdapat…

14 hours ago

Masa Tanggap Darurat Diperpanjang 7 Hari

   Rustan meminta seluruh warga terdampak, khususnya para pengungsi, untuk tetap bersabar sembari pemerintah mematangkan…

15 hours ago