Banyak langkah yang diambil Pemprov Papua untuk menambah PAD salah satunya retribusi parkiran. Langkah ini merupakan cara yang cukup bagus untuk menambah PAD dari retribusi parkir.
“Provinsi saat ini mencari dinas-dinas mana yang mempunyai tempat dan punya peluang untuk menghasilkan PAD, salah satunya disini (PPI Hamadi). Semua kita dapat PAD dari pelaku usaha yang ada disini termasuk retribusi parkiran,” ujarnya.
Seperti diketahui kurang lebih 17 tahun lamanya retribusi dari PKL dan Parkiran di wilayah PPI Hamadi tidak dikelola oleh pemerintah, tetapi di kelola oleh masyarakat Ulayat. Untuk keuntungannya pun tidak main-main, ditaksir mencapai ratusan juta per bulan dari jumlah keseluruhan PKL yang ditertibkan sebanyak kurang lebih 20 lapak.
“Kurang lebih 17 tahun lamanya retribusi dari PKL dan Parkiran di tempat ini (PPI Hamadi) di kelola oleh masyarakat adat. Sekarang diambil kembali oleh Pemda untuk menambah PAD,” ungkapnya.
Di tempat yang sama, Demianus Wanggai, Ketua RT 04/RW 02 Hamadi turut mendukung langkah dari Pemda dalam menertibkan PKL di pasar itu. “Kami sangat setuju pemerintah ambil kembali tempat ini dengan melakukan penertiban PKL serta mengambil alih retribusi parkir demi kesejahteraan rakyat,” singkat Demianus kepada Cenderawasih Pos, di halaman parkir PPI Hamadi. (kar/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menilai pernyataan Presiden Prabowo tersebut mencerminkan harapan rakyat…
Di sisi lain, Palestina sama sekali tidak dilibatkan dalam proses konsultasi sejak awal pembentukan Board…
Surat yang ditulis dalam bahasa Ngada itu berisi pesan agar sang ibu merelakan kepergian korban,…
“Amar putusan, mengadili, menyatakan permohonan tidak dapat diterima,” ujar Suhartoyo saat membacakan putusan. Dalam pertimbangannya,…
Meski begitu, aktivitas judi online masih melibatkan sekitar 12,3 juta orang yang melakukan deposit melalui…
Artinya, aparatur negara mulai “menabung” untuk pensiun mereka sendiri melalui iuran yang dikelola secara berkelanjutan.…