Banyak langkah yang diambil Pemprov Papua untuk menambah PAD salah satunya retribusi parkiran. Langkah ini merupakan cara yang cukup bagus untuk menambah PAD dari retribusi parkir.
“Provinsi saat ini mencari dinas-dinas mana yang mempunyai tempat dan punya peluang untuk menghasilkan PAD, salah satunya disini (PPI Hamadi). Semua kita dapat PAD dari pelaku usaha yang ada disini termasuk retribusi parkiran,” ujarnya.
Seperti diketahui kurang lebih 17 tahun lamanya retribusi dari PKL dan Parkiran di wilayah PPI Hamadi tidak dikelola oleh pemerintah, tetapi di kelola oleh masyarakat Ulayat. Untuk keuntungannya pun tidak main-main, ditaksir mencapai ratusan juta per bulan dari jumlah keseluruhan PKL yang ditertibkan sebanyak kurang lebih 20 lapak.
“Kurang lebih 17 tahun lamanya retribusi dari PKL dan Parkiran di tempat ini (PPI Hamadi) di kelola oleh masyarakat adat. Sekarang diambil kembali oleh Pemda untuk menambah PAD,” ungkapnya.
Di tempat yang sama, Demianus Wanggai, Ketua RT 04/RW 02 Hamadi turut mendukung langkah dari Pemda dalam menertibkan PKL di pasar itu. “Kami sangat setuju pemerintah ambil kembali tempat ini dengan melakukan penertiban PKL serta mengambil alih retribusi parkir demi kesejahteraan rakyat,” singkat Demianus kepada Cenderawasih Pos, di halaman parkir PPI Hamadi. (kar/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
dr. Beeri I.S. Wopari, M.Kes., mengatakan data tersebut mencakup warga yang mendapat pelayanan kesehatan, baik…
Ribuan objek yang berhasil dipulangkan mencakup, sekitar 1.000 unit artefak kehidupan sehari-hari dan ritual,…
Ia mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Jayapura, tenaga kesehatan, TNI-Polri, serta masyarakat yang bergerak menangani…
Aksi pembakaran ban dan penutupan jalan dengan batang kayu ini dilakukan sebagai bentuk protes keras…
Rama mengatakan BGN akan melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan MBG menyusul dua kejadian dugaan keracunan…
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Transmigrasi (Kementrans) bersama Pemerintah Provinsi Papua Selatan…