Gedung Kantor Walikota Masih Disegel

JAYAPURA– Akses masuk menuju Kantor Walikota Jayapura masih disegel oleh tenaga honorer yang dinyatakan belum diakomonir dalam pengangkatan CASN formasi khusus Papua.  Penyegelan ini menyebabkan sejumlah kendaraan dinas milik pegawai di lingkup pemerintahan Kota Jayapura tidak bisa masuk dan diparkirkan di dalam area kantor dinas.

   Hal ini memang menyebabkan aktivitas pemerintahan di kantor Jayapura sedikit terganggu meskipun berdasarkan pengetahuan media ini aktivitas di kantor pemerintah masih berjalan.

Asisten 1 Setda Kota Jayapura, Evert Meraujde mengatakan,  saat ini pelayanan publik berjalan normal pasca pemalakan Kantor Wali Kota Jayapura yang dilakukan Masyarakat Adat Port Numbay sejak Kamis (27/6).

    “Saat ini  ASN Pemkot Jayapura telah melakukan aktivitas seperti biasa di mana melakukan kerja bakti pada taman milik masing-masing Organisasi Perangkat Daerah,” kata Evert Meraujde, Jumat (28/6).

   Mengatakan meskipun pintu utama masuk kantor walikota Jayapura itu masih di sekeluarga namun aktivitas pelayanan kepada masyarakat pada setiap instansi mulai  berjalan normal.

Meski demikian dia menyesalkan aksi masyarakat yang melakukan pemalangan terhadap fasilitas umum terutama kantor pemerintahan Kota Jayapura.

  “Fasilitas negara tidak boleh dipalang karena pelayanan kepada masyarakat umum seperti layanan kesehatan, kepengurusan administrasi kependudukan harus terus dilakukan,” ujarnya.

   Diketahui, Masyarakat Adat Port Numbay pada Kamis (27/6) melakukan pemalangan  perkantoran Wali Kota Jayapura karena merasa tidak puas atas pengumuman 820 tenaga honorer yang telah lulus verifikasi dan validasi untuk diangkat menjadi ASN.

   Atas aksi tersebut Pemkot Jayapura resmi membatalkan pelaksanaan tes seleksi Computer Assisted Test (CAT) bagi 820 tenaga honorer yang akan dilaksanakan pada 3-4 Juli 2024. Pemerintah kota Jayapura telah mengeluarkan surat edaran pembatalan pelaksanaan ujian CAT Nomor: 800/0998 tanggal 27 Juli 2024.

    Pembatalan itu diambil oleh pemerintah kota Jayapura buntut aksi protes dari sejumlah pegawai honorer di Pemkot Jayapura karena tidak terakomodir dalam data 820 tenaga kontrak yang akan diangkat menjadi ASN Pemkot Jayapura itu. (roy/tri).

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos