

Aksi Demonstrasi yang dilakukan oleh IPMAMI di lobi gedung A Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Jumat, 10 Januari 2025, (Foto: Istimewa).
MIMIKA – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Mimika dalam pekan ini menjadi sorotan publik lantaran dua kali berturut-turut didemo oleh kelompok pelajar dan mahasiswa penerima beasiswa Otsus.
Adapun demo dilakukan oleh Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Mimika (IPMAMI) yang beranggotakan pelajar dan mahasiswa dari dua suku besar di Mimika, yakni Amungme dan Kamoro. Demo pertama dilaksanakan pada hari Kamis (9/1) di Kantor Disdik, sedangkan demo kedua dilaksanakan Jumat (10/1).
Pada demo hari pertama, IPMAMI menuntut agar Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika agar transparan dalam mengelola dana beasiswa.
“Kami minta Pemerintah harus transparan dalam pengelolaan beasiswa dan segera batalkan SK pemberian beasiswa kepada 231. Kenapa harus batalkan karena dari 231 nama yang mendapat beasiswa hanya sebagian kecil yang merupakan orang Amungme dan Komoro,” ujarnya Ketua IPMAMI Manado, Robby Magal.
IPMAMI juga menuntut Pemerintah untuk membatalkan SK pemberian beasiswa yang bersumber dari dana otonomi khusus (Otsus) yang dikelola Dinas Pendidikan kepada 231 pelajar dan mahasiswa.
“Kami minta pemerintah jangan pilih- pilih seperti ini, mereka yang dapat beasiswa dari YPMAK juga punya hak dari pemerintah, jangan menganggap itu tumpang tindih, karena beasiswa dari YPMAK itu merupakan kewajiban YPMAK yang mengelola dana kemitraan PTFI,” ungkap Robby.
“Sementara, pemerintah sebagai orang tua juga wajib memberikan perhatian kepada kami apalagi itu merupakan dana otonomi khusus yang memang khusus bagi kami OAP yang ada di Kabupaten ini, tambahnya.
Page: 1 2
Kini, sorotan serupa juga disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua. Kepala Perwakilan Ombudsman…
Kapolres Jayapura AKBP Umar Nasatekay, S.I.K. melalui Kasat Reskrim AKP Alamsyah Ali, S.H., M.H. menyampaikan…
Di sela aktivitas tersebut, salah seorang pekerja menemukan tiga kotak peluru berbahan logam yang berisi…
Pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura yang telah berkekuatan hukum tetap.…
Sejak diluncurkan, puluhan pasien telah menjalani pemeriksaan pendengaran di fasilitas ini. Setiap pemeriksaan membutuhkan waktu…
Namun hingga 23 Januari 2026, sebanyak 895 jemaah haji atau sekira 95,9 persen yang telah…