WAMENA – Pemerintah Kabupaten Jayawijaya mencoba untuk membuat satu data terhadap penerima Blt yang bersumber dari APBN, Bantuan dari Dinas Sosial yang bersumber dari APBD Jayawijaya dan bantuan beras Bappenas yang disalurkan lewat Bulog Wamena melalui PT Yasa yang sudah berjalan untuk tahap pertama ini.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MSi menyatakan pertemuan ini dilakukan untuk mensinkronisasi data untuk penerima bantuan dan bagaimana mendorong percepatan penyaluran bantuan tersebut, seperti penyaluran beras sudah dilakukan untuk 17 Distrik dan sudah berjalan banyak, hanya saja ada usulan dari masyarakat untuk menyamakan data.
“Sekarang bagaimana kita mengupdate data dan mensinkronkan datanya karena memang berbeda –beda penerimanya sehingga kita mau hanya satu data untuk menghapuskan kemiskinan ekstrime dari Kabupaten Jayawijaya,”ungkapnya rabu (3/4) di gedung Aithosa Wamena
Kata Sumule, pemerintah Kabupaten jayawijaya telah membentuk tim dari beberapa OPD untuk melakukan koordinasi agar data ini akan dibuat desk untuk mensinkronkan data kemudian baru nanti akan dilaporkan ke kementrian social, kementrian PMK dan badan pangan nasional, oleh karena itu agar semua ini bisa berjalan baik maka akan diberikan SK untuk tim dari pemerintah daerah.
“Tim ini berfungsi untuk mengawal bantuan –bantuan dari dana otsus, karena yang tadi kita diskusikan bansos tahun 2023 baru di salurkan di tahun 2024, nanti kita evaluasi ditahun ini ada anggaran Rp 6 Milyar yang diberikan kepada OAP Per kepala Keluarga Rp 1,4 juga sehingga memang harus kita SKkan agar warga yang masuk dalam miskin ekstrim ini yang masuk .”katanya .
Menurutnya, pemerintah kabupaten Jayawijaya bakal melakukan koordinasi dengan Bank Papua untuk dibuatkan rekening karena dalam SK bupati itu akan dicantumkan daftar nama yang akan menerima bantuan yang bersumber dari otsus itu, nanti bangk Papua tinggal membuat rekening sesuai daftar nama yang di keluarkan pemerintah.
“Jadi tidak ada biaya lagi semua gratis , ini nanti akan kita berikan kemudahan tidak ada biaya –biaya pembukaan rekening, sehingga pengelolaan bantuan ini bisa dilakukan dengan transparan dan tanggungjawab,”jelas PJ Bupati Jayawijaya
Ia mengaku untuk kampung yang tidak terdata dalam penyaluran bantuan pangan ini pemerintah sudah intruksikan untuk dibuat desk untuk mensinkronkan data dalam satu atau dua hari ini selesai, karena memang ada kampung yang data masyarakatnya berpindah ke kampung lain , ini yang harus di kembalikan agar mendapatkan hak –haknya. (jo)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos