Pemkab Mimika Hapus Denda Pajak Daerah
Kata Johannes, penghapusan sanksi administratif tersebut merupakan bagian dari wujud perhatian pemerintah daerah kepada masyarakat. Oleh karena itu, wajib pajak yang terlambat atau menunggak pembayaran tidak akan dikenakan sanksi berupa denda administratif.
Kebijakan ini menurut Johannes cukup meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus mendorong kedisiplinan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.
Lanjut dijelaskan, penghapusan sanksi administratif ini mencakup seluruh jenis pajak daerah sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2023.
Diantaranya adalah; pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, mineral bukan logam dan batuan, air tanah, hingga pajak bumi dan bangunan pedesaan maupun perkotaan.(mww/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Recent Posts
Gara-gara Tanah Dulang, Seorang Pria Tewas Dikeroyok
Prarekonstruksi memperagakan rangkaian dugaan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Proses tersebut turut disaksikan…
Perkuat Pengawasan Telur Anpu, Pemprov Siapkan Surat Edaran Baru
Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan surat edaran gubernur yang baru untuk memperkuat pengawasan masuknya telur antarpulau…
RDP Panja Pelayanan Publik Tak Dihadiri Pihak DLHK
Kondisi itu memicu kekecewaan Panja Pelayanan Publik DPRK Kota Jayapura. Bahkan, panja menilai ketidakhadiran…
Realisasi Fisik PUPR Papua Hampir 70 Persen
Natirmalus menjelaskan, pada Bidang Bina Marga realisasi fisik telah mencapai 68,63 persen, sedangkan realisasi…
500 Kendaraan Terjaring Operasi Patuh DLHK
Kegiatan yang melibatkan personel gabungan dari DLHK, Polsek Jayapura Selatan, Satuan Polisi Pamong Praja…
Akhiri Antrean BBM, DPRP Beri Deadline Pertamina
DPR Papua memberi deadline atau batas waktu selama satu pekan kepada PT Pertamina Patra Niaga…