“DPR saat ini tidak bisa memberikan dukungan penyertaan modal baru sebelum persoalan ini tuntas. Kita membutuhkan perusahaan daerah untuk mendukung konektivitas, termasuk potensi kerja sama dengan bandara, tetapi masalah lama harus diselesaikan dulu,” tegas Nelson.
Ia mengungkapkan bahwa dirinya juga telah menyurati BPKP untuk melakukan audit. Perusda Baniyauw, telah, memperoleh penyertaan modal berdasarkan Perda tahun 2014, sehingga pertanggungjawaban dari pengurus sebelumnya wajib dituntaskan.
“Saya akan terus memonitor ini. Badan pengawas dan seluruh mantan pengurus harus diperiksa. Kita butuh ketegasan penegak hukum agar kasus ini tidak menggantung,” tutupnya. (ana/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Namun bagi jemaat GKI Pengharapan, persoalan itu jauh lebih dalam daripada sekadar soal tanah dan…
Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Jayapura, Budi P. Yokhu, memimpin langsung sidak penertiban…
Ketua MRP Papua Tengah, Agustinus Anggaibak, menyatakan bahwa ketertutupan informasi ini menabrak aturan. Merujuk pada…
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, dr. Anton Mote, mengatakan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura terus memperkuat…
Banyak anak muda akhirnya hanya membawa map lamaran dari satu kantor ke kantor lain tanpa…
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Kawasan Bandara Sentani IPTU Wajedi, didampingi Kanit Binmas AIPTU…