

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Papua Anthonius M. Ayorbaba saat memeberi keterangan kepada Wartawan. (foto: Yohana/Cepos)
SENTANI – Terkait dengan banyaknya hutan sagu di Kabupaten Jayapura yang belum terdaftar perlindungan indikasi geografis, akan mengancam punahnya hutan sagu di Kabupaten Jayapura.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Papua, Anthonius M. Ayorbaba mengatakan, saat ini untuk Indonesia, produk unggulan sagu berada di Kabupaten Meranti yang mana bibit sagu di Kabupaten Meranti berasal dari Kabupaten Jayapura (Sentani).
“Jika Pemerintah Kabupaten Jayapura tidak melakukan perlindungan untuk indikasi geografis terhadap kawasan-kawasan yang ditumbuhi sagu dengan kualitas terbaik, suatu saat sagu akan habis atau punah,” katanya kepada Cenderawasih Pos, Sabtu (26/4) lalu.
“Kami akan melindungi segala jenis brand merek dari semua produk yang dilakukan UMKM di Kabupaten Jayapura apa bila sudah terdaftar, maka hal ini akan membantu Pemerintah Kabupaten Jayapura, pada saat event Festival Danau Sentani, saya pastikan kabupaten Jayapura mendunia,” bebernya.
Menurut Ayorbaba, Hal tersebut dikarenakan, dengan pendaftaran brand merek dan indikasi geografis, investor akan datang dari seluruh dunia.
“Ini adalah pintu masuk bagi investor ke Papua khususnya Kabupaten Jayapura, karena produk-produk olahan sagu dari Kabupaten Jayapura, sudah terbaca di seluruh dunia secara internasional,” pungkasnya. (ana)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…
Merespon terkait dengan itu, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…
Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…
Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…