

Pasien di RSUD Yowari, Kabupaten Jayapura, saat menunggu pemeriksaan, belum lama ini. (Priyadi /Cepos Pasien)
SENTANI – Direktur RSUD Yowari, drg. Maryen Braweri, M.Kes, memastikan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat Kabupaten Jayapura yang tidak memiliki jaminan kesehatan tetap berjalan hingga akhir tahun, meskipun anggaran Otonomi Khusus (Otsus) hampir sepenuhnya terealisasi.
Maryen menjelaskan, pada tahun anggaran berjalan RSUD Yowari mengalokasikan dana Otsus sebesar Rp1 miliar untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat tanpa jaminan kesehatan maupun pasien yang tidak dapat diklaim melalui BPJS.
“Dari Rp 1 miliar itu, realisasinya sudah mencapai Rp900 juta lebih sampai bulan November. Untuk bulan Desember, pelayanan tetap berjalan, hanya saja klaim jasa petugas akan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya karena anggaran sudah ditutup,” jelasnya.
Ia menegaskan, keterbatasan waktu administrasi tidak menjadi alasan untuk menghentikan pelayanan kepada masyarakat. Seluruh pasien tetap dilayani, sementara pencatatan dan klaim dilakukan berdasarkan data pelayanan riil di lapangan.
Berdasarkan data RSUD Yowari, jumlah pasien Otsus yang dilayani selama periode November 2024 hingga November 2025 tercatat sebanyak 765 pasien, baik rawat jalan maupun rawat inap. Jumlah tersebut termasuk pasien yang melakukan kunjungan berulang untuk kontrol.
“Pasien-pasien ini umumnya tidak memiliki jaminan kesehatan atau BPJS-nya tidak aktif. Ada juga kasus yang tidak ditanggung BPJS, seperti korban kekerasan dalam rumah tangga, kecelakaan akibat mabuk, atau tindakan medis tertentu yang tidak masuk klaim BPJS,” ungkap Maryen.
Penyakit yang paling banyak ditangani antara lain malaria dan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), meskipun data rinci 10 besar penyakit masih direkap secara khusus.
Maryen juga menjelaskan mekanisme rujukan pasien Otsus ke rumah sakit lain di Kota Jayapura. Untuk pasien tanpa jaminan yang dirujuk, RSUD Yowari akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura.
“Dinas Kesehatan sudah memiliki nota kesepahaman (MoU) dengan seluruh rumah sakit rujukan, seperti RSUD Dok II, Dian Harapan, Abepura, Bhayangkara, dan lainnya. Jadi pasien Otsus tetap dijamin pembiayaannya oleh Dinas Kesehatan,” jelasnya.
Page: 1 2
Kepala Lapas Wamena Lukas Aponno, SH menyatakan, meskipun saat ini Lapas Wamena mengalami over kapasitas,…
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Biak Kabupaten Biak Numfor, Turbey Onny Dageubun, S.Pi.,M.Si mengatakan, Festival…
Prakirawan BMKG Station II B Wamena Bahrul Iskandar menyatakan kabut asap yang menyelimuti kota Wamena…
Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo menegaskan pembangunan sektor kesehatan tidak cukup hanya dengan menyediakan gedung…
Kepala Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Dinkes Papua, Purnomo Sidhi, mengatakan bahwa hingga September 2026…
Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, mengatakan pelatihan tersebut merupakan bagian dari pendidikan vokasi yang bertujuan…