Sementara itu, untuk pasien yang memiliki BPJS namun terdapat tindakan medis yang tidak ditanggung, pembiayaan dilakukan secara komplementer oleh Dinas Kesehatan.
Menghadapi tahun 2026, RSUD Yowari berencana meningkatkan alokasi anggaran Otsus menjadi sekitar Rp1,2 miliar. Hal ini sebagai antisipasi meningkatnya jumlah masyarakat yang tidak lagi memiliki jaminan kesehatan akibat keterbatasan anggaran pembayaran iuran BPJS oleh pemerintah daerah.
“Ada sekitar 16 ribu jiwa yang berpotensi tidak tercover BPJS tahun depan. Jika itu terjadi, rumah sakit pasti akan menangani mereka melalui skema Otsus,” ujarnya.
Ia menambahkan, RSUD Yowari bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial telah merencanakan pertemuan untuk membahas langkah antisipasi agar pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal dan tidak menjadi persoalan di kemudian hari.
“Prinsip kami jelas, pasien harus dilayani. Soal administrasi dan jasa pelayanan, itu akan kami atur kemudian. Yang penting masyarakat tetap mendapat pelayanan kesehatan,” pungkas Maryen. (ana/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua terus meningkatkan pemerataan akses energi dan membenahi tata kelola pertambangan sebagai…
Menurutnya, BOSDA merupakan bantuan khusus kepada sekolah daerah yang pendanaannya bersumber langsung dari Dana…
Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Fredrickus W. A. Maclarimboen,, melalui Kasat Narkoba AKP Febry…
Keondofoloan Khambuyouge Asli Waena, John G. Ohee, melalui pemberitahuan yang ditujukan kepada Pemerintah Kota…
Matahari musnah dibungkus kabut asap, sementara perut bumi enggan memuntahkan air jernih. Fenomena iklim El…
Mereka meminta penyelidikan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari dasar hukum penggunaan anggaran, mekanisme pencairan, pelaksanaan…