

Ketua Bawaslu Kabupaten Jayapura Zacharias Rumbewas (tengah) didampingi Sekretaris Bawaslu Kabupaten Jayapura Alfred S. Deda (kiri) dan Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Jayapura Mariana Fransiska Nasadith (kanan) ketika menggelar konferensi pers terkait hasil sidang mediasi para pemohon (Partai Ummat dan Partai Hanura) berlangsung di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jayapura, di Hawai, Sentani, Distrik Sentani Timur, Sabtu, (20 /1) (foto:Priyadi/Cepos)
KPU Kab. Jayapura Membatalkan SK Nomor 9 Tahun 2024
SENTANI– Dua Partai Politik peserta Pemilu di Kabupaten Jayapura yang terlambat melaporkan Laporan Awal Dana Kampanyenya (LADK) yakni Partai Hanura Dan Partai Umat telah melakukan pertemuan mediasi bersama KPU dan Bawaslu Kabupaten Jayapura di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jayapura, Jumat (19/2).
Dari hasil rapat mediasi termasuk dua partai yang terlambat melaporkan LADK, masih bisa masuk menjadi peserta Pemilu serentak 2024 karena ini bukan kesengajaan, tapi masalah teknis yaitu masalah jaringan pada saat sedang dilakukan penginputan.
Ketua Bawaslu Kabupaten Jayapura, Zacharias Rumbewas mengungkapkan, Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Jayapura itu dijadikan sebagai objek sengketa ada dua partai terlambat melaporkan LADK sehingga SK ini menjadikan sebagai dasar untuk diajukan permohonan sengketa ke Bawaslu. Sebelum penyerahan SK itu ada berita acara yang dikeluarkan oleh KPU.
Hasil klarifikasi dari KPU Kabupaten Jayapura itu dituangkan dalam berita acara KPU nomor 30/PL.01.7-DA/9103/2024 tentang klarifikasi penyampaian LADK Parpol. Jadi Partai Hanura itu Nomor Surat keputusannya Nomor 30 dan Partai Ummat Nomor 27. Untuk permasalahan kedua partai politik itu sama, yaitu mereka mengalami kendala dalam sistem saat pengimputan LADK sehingga waktunya terlambat saat pengimputan.
Page: 1 2
Penyelesaian kasus tersebut sebelumnya telah di mediasi oleh polres Jayawijaya, namun tak mendapatkan titik temu…
Penetapan tersebut merupakan hasil pembahasan antara Bapenda dan Bupati Jayapura, yang sebelumnya telah disepakati dan…
Sekolah rakyat terintegrasi 77 Merauke yang menempati sebagian dari gedung SMKN 2 Merauke di Jalan…
Menurutnya, masih banyak masyarakat di wilayah pedalaman yang hidup jauh dari pusat pemerintahan dan belum…
Kedua pelaku yang diamankan masing-masing berinisial DI (38) dan A (28). Penangkapan ini merupakan tindak…
Bupati Yunus Wonda mengatakan, rapat koordinasi ini diharapkan menjadi langkah awal dukungan bersama antara Pemerintah…