Categories: SENTANI

Pengangkatan Honorer Sesuai Aturan Pusat

SENTANI- Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, Hanna Hikoyabi mengatakan, pengangkatan tenaga honorer yang bekerja di kantor- kantor pemerintahan di Kabupaten Jayapura akan disesuaikan dengan aturan pemerintah pusat.

“Pengangkatan tenaga honorer ini tentunya akan kita lihat kebutuhannya dan disesuaikan dengan peraturan pemerintah pusat,” kata Hanna Hikoyabi kepada wartawan di Sentani,  Kamis (20/1) kemarin.

Lanjut Sekda, saat ini Pemerintah Kabupaten Jayapura berupaya mengangkat seluruh pegawai kontrak yang ada di Kabupaten Jayapura melalui CPNS formasi khusus bagi Pemerintah Provinsi Papua.  Di mana kabupaten Jayapura mendapat jatah sebanyak 1.000 CPNS yang akan diangkat dalam formasi tersebut.

Pengangkatan tenaga honorer di Kabupaten Jayapura ini tetap disesuaikan dengan kebutuhan dan mengacu kepada aturan yang diberlakukan oleh pemerintah pusat.

“Tenaga honorer kita itu kan tahun ini ada sekitar 1000 yang akan diangkat .   Maka otomatis tidak ada tenaga honor lagi.   Kalau ada arahan yang baru dari Menpan RB,   pegawai swasta itu namanya. Kalau  terpaksa kita masih membutuhkan tenaga lainnya yang bisa mendukung Pemerintah Kabupaten Jayapura ke depan,” ungkapnya.

Diakuinya, pasti ada saja kebutuhan tenaga yang akan bekerja di kantor pemerintahan ke depan.  Apalagi ada banyak tenaga ASN yang tentunya setiap tahun selalu memasuki purna tugas atau pensiun.

Jadi pasti ada saja kebutuhan untuk mengisi kekurangan tenaga yang akan bekerja di kantor pemerintahan.

Ditambahkan, pemerintah pusat melalui Menpan RB telah mengeluarkan keputusan agar setiap kantor pemerintah  tidak lagi merekrut pegawai kontrak mulai tahun 2023.(roy/ary)

newsportal

Recent Posts

Komisi IV Sayangkan Aset Terbuang Percuma

Menurut Albert, peristiwa tersebut merupakan bentuk kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi daerah. "Aset ini dibeli…

6 hours ago

Akui Peredaran Narkoba Masih Tinggi

Menurut Aflian, keberhasilan pemberantasan narkotika tidak dapat dilakukan oleh aparat kepolisian semata. Dukungan dan partisipasi…

7 hours ago

Marak Penipuan Loker Catut Nama Freeport

​Berdasarkan hasil penyelidikan awal otoritas kepolisian, pelaku melancarkan aksinya dengan skema yang terstruktur. Mereka menjanjikan…

8 hours ago

141 WNI Jalani Proses Hukum di Papua Nugini

Sebanyak 141 warga negara Indonesia (WNI) tercatat sedang menjalani proses hukum dan hukuman di Papua…

9 hours ago

Vaksin Campak Dipastikan Tersedia, Papua Selatan Siapkan Imunisasi Massal Tangani KLB

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan dr. Benedicta C. H. Rahangiar menjelaskan, koordinasi penanganan KLB…

10 hours ago

Kejagung Beberkan 12 Kasus Besar

Dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia (Bakom) pada Rabu (24/6), JAM Pidsus…

11 hours ago