Categories: SENTANI

Pemkab Tolikara Perpanjang MoU dengan Kejari Jayawijaya

WAMENA– Pemkab Tolikara memperpanjang perjanjian kerjasama (MoU) dengan Kejaksaan Negeri Jayawijaya sebagai Jaksa Pengacara Negara guna mendampingi pemerintah daerah dalam menghadapi masalah hukum khususnya untuk perdata dan juga pendampingan hukum.

Bupati Tolikara Wilem Wandik, S.Sos menyatakan dengan adanya PKS ini maka pemerintah Kabupaten Tolikara dan Kejari Jayawijaya dapat berlangsung dengan baik dalam praktek bernegara khususnya dalam bidang perdata, oleh karena itu pemerintah membuka diri untuk untuk bekerjasama dengan lembaga vertikal dalam meberikan bantuan hukum.

“Kita Pemkab Tolikara tak bisa jalan sendiri karena dalam pemerintahan itu ada rambu -rambunya, sehingga perlu dilakukan koordinasi dengan kejaksaan sehingga tidak salah prosedur dan tak menyalahi aturan,”ungkapnya di Wamena Selasa (15/7)

Bupati Tolikara mengaku Kejari Jayawijaya sudah ikut memberikan kontribusi yang berarti bagi pemerintah dan Masyarakat Tolikara, penanganan kasus tersebut ada kehadiran Kejari Jayawijaya disana yang memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah

“Jadi saat ini saya bersama dengan wakil Bupati Tolikara bersepakat untuk meluangkan waktu untuk melakukan penandatanganan MoU dengan kejaksaan dan sudah dilakukan sehingga kerjasama ini bisa berjalan baik dan bersinergi,”jelas Bupati Wandik

Page: 1 2

Juna Cepos

Recent Posts

Pemprov Papua Siapkan Mudik Gratis Nataru

   Selain program mudik gratis, Mathius mengatakan Pemprov Papua juga menyiapkan subsidi transportasi laut sebagai…

5 hours ago

Presiden Harus Bersikap Setelah Gereja Beri Sinyal

Komisi 1 DPR Papua menilai langkah sejumlah denominasi gereja di Tanah Papua yang membentuk wadah…

6 hours ago

Bangunan Pasar di Perbatasan RI-PNG Mulai Rusak, PAD Tak Maksimal

   Menurutnya, pasar dengan sekitar 200 kios tersebut memiliki potensi ekonomi besar. Ia mendapat informasi…

6 hours ago

Prabowo Persilakan KPK Periksa Menterinya

Presiden Prabowo Subianto memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut hingga melakukan penindakan terhadap menteri…

7 hours ago

Selesaikan Konflik, Pimpinan Daerah Diminta Rangkul Semua Pihak

Menurutnya, dengan lahirnya undang-undang nomor 15 Tahun 2022 terkait dengan DOB semestinya Gubernur pimpin barisan…

7 hours ago

Uncen Berduka, Jangan Ada Palang Memalang

Suasana duka yang lagi menyelimuti Universitas Cenderawasih haruslah tercermin dari sikap dan perbuatan. Apalagi yang…

8 hours ago