

piet haryanto soyan
*Untuk Klarifikasi Pemotongan TPP Nakes*
SENTANI-Komisi C DPRD Jayapura segera memanggil Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Jayapura untuk mengklarifikasi terkait pengaduan dari perwakilan seluruh Tenaga Kesehatan (Nakes) mengenai pemotongan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi mereka yang bekerja di sejumlah fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Jayapura.
“Kami akan memanggil Dinkes untuk mendapatkan penjelasan dari mereka sehubungan dengan pengaduan dari perwakilan Nakes yang ada di Kabupaten Jayapura,” kata Ketua Komisi C DPRD Jayapura, Piet Haryanto Soyan, ketika dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Jumat (2/7), kemarin.
Soyan mengatakan, adapun pengaduan yang disampaikan oleh sejumlah tenaga kesehatan itu mengenai pemotongan dana TPP yang sangat signifikan di tahun 2021 ini. Padahal sebelumnya penerimaan TPP dari tenaga kesehatan itu, berkisar antara Rp 1,6 sampai Rp 1,7 juta perbulan.
“Mereka pertanyakan kemarin, penyalurannya sudah terlambat kemudian ada pemotongan yang dilakukan oleh pemerintah dengan jumlah yang sangat besar. Mereka hanya bisa terima 1 bulan itu antara Rp 260 ribu sampai Rp 300 ribu,” jelas Soyan.
Selain itu, mereka juga mengadukan ke dewan terkait insentif Covid-19 yang hanya diterima pada triwulan pertama. Sementara di satu sisi, para tenaga kesehatan ini mengetahui adanya pergeseran anggaran sejak awal pandemi Covid-19 ini terjadi.
“Yang menjadi pertanyaan mereka, kenapa terjadi refocusing anggaran, tetapi mereka tidak mendapatkan manfaat dari situ,”ujarnya.
Sementara tenaga kesehatan ini tetap melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat seperti biasa bahkan dalam kondisi mereka juga terancam terpapar Covid-19.
“Mereka juga sampaikan kalau pendidikan bisa belajar secara online, sedangkan kesehatan tidak bisa berobat secara online,”imbuhnya.(roy/tho)
Selain program mudik gratis, Mathius mengatakan Pemprov Papua juga menyiapkan subsidi transportasi laut sebagai…
Komisi 1 DPR Papua menilai langkah sejumlah denominasi gereja di Tanah Papua yang membentuk wadah…
Menurutnya, pasar dengan sekitar 200 kios tersebut memiliki potensi ekonomi besar. Ia mendapat informasi…
Presiden Prabowo Subianto memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut hingga melakukan penindakan terhadap menteri…
Menurutnya, dengan lahirnya undang-undang nomor 15 Tahun 2022 terkait dengan DOB semestinya Gubernur pimpin barisan…
Suasana duka yang lagi menyelimuti Universitas Cenderawasih haruslah tercermin dari sikap dan perbuatan. Apalagi yang…