

Hering DPRK Jayawijaya bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya dalam hal ini Asisten II Setda Lekius Yikwa dan Plt Kepala BKPSDM di ruang rapat dewan Kantor DPRK Jayawijaya Jumat (23/5) kemarin. (foto:Denny/Cepos)
WAMENA – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Jayawijaya melakukan hering dengan pemerintah daerah, terait dengan masalah honorer kategori II (KII) yang sampai saat ini belum jelas statusnya, sehingga dari pertemuan tersebut terungkap jika saat ini BKPSDM Jayawijaya masih melakukan verifikasi ulang terhadap 600 nama yang telah diumumkan tahun lalu.
Ketua DPRK jayawijaya Lucky Wuka, S.Pi, MSi mengakui jika apresiasi dari DPRK Jayawijaya kepada teman -teman Honorer KII yang sampai saat ini terus berjuang membawa aspirasi terkait dengan nasib mereka, sehingga sejak kemarin sudah dilakukan pertemuan interen dewan dan saat ini dilakukan hering dialog dengan pemerintah.
“Kami DPRK Jayawijaya mengarahkan dalam waktu dekat ini verifikasi ulang data honorer K II yang telah diumumkan itu bisa segera dilakukan dalam waktu dekat ini,”ungkapnya saat ditemui di Kantor DPRK Jayawijaya Jumat (23/5) kemarin.
Ditegaskan, dalam verifikasi ulang 600 nama honorer KII itu, bagi yang sudah mengapdinya lama di pemerintah Kabupaten Jayawijaya tidak boleh diganti, kalau diganti akan timbul masalah baru, dan yang terakhir pemerintah segera keluarkan SK pengangkatan bagi mereka.
Di tempat yang sama Asisten II Setda Jayawijaya Lekius Yikwa, S.Pd menyatakan pemerintah sudah menghadiri undangan rapat hering terkait dengan K II, kemudian setelah dicermati, ikuti pembahasan, masukan, saran dan pendapat untuk di tingkat BKPSDM Jayawijaya.
“Yang sementara dilakukan adalah validasi dan verifikasi data, dan pertemuan ini kami akan laporkan kepada pimpinan segera menindal lanjuti masalah tersebut,”tegas Lekius
Page: 1 2
Selain program mudik gratis, Mathius mengatakan Pemprov Papua juga menyiapkan subsidi transportasi laut sebagai…
Komisi 1 DPR Papua menilai langkah sejumlah denominasi gereja di Tanah Papua yang membentuk wadah…
Menurutnya, pasar dengan sekitar 200 kios tersebut memiliki potensi ekonomi besar. Ia mendapat informasi…
Presiden Prabowo Subianto memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut hingga melakukan penindakan terhadap menteri…
Menurutnya, dengan lahirnya undang-undang nomor 15 Tahun 2022 terkait dengan DOB semestinya Gubernur pimpin barisan…
Suasana duka yang lagi menyelimuti Universitas Cenderawasih haruslah tercermin dari sikap dan perbuatan. Apalagi yang…