

Bupati Jayapura juga mengimbau kepada seluruh orang tua, agar dapat mengontrol anak-anak pada saat kelulusan."Euforia semangat kelulusan pasti ada, tetapi jika dilakukan dilingkungan sekolah itu akan lebih baik, dari pada menggunakan kendaraan akan menimbulkan kecelakaan," tambahnya.
SENTANI – Bupati Jayapura Yunus Wonda akui tidak memiliki program khusus terkait 100 hari kerja, setelah dilantik menjadi Bupati Jayapura.
“Kami hanya fokus merapikan sistem yang ada di Kabupaten Jayapura, membenahi sistem yang ada di Kabupaten Jayapura ini butuh waktu, bahkan 100 hari kerja juga tidak mungkin dapat merubah sistem secepat itu,” katanya kepada Cenderawasih Pos, Jumat (23/5) kemarin.
Diakuinya, selain memperbaiki sistem pemerintahan yang ada di Kabupaten Jayapura, Bupati dan Wakil Bupati Jayapura juga fokus belanja masalah yang terjadi di Kabupaten Jayapura.
“Belanja masalah ini kita melihat setiap persoalan yang terjadi mulai dari kampung, distrik hingga upaya apa yang dapat dilakukan oleh dinas-dinas terkait,” terangnya.
Selain itu, yang menjadi fokus lainnya yakni memperhatikan kedisplinan ASN yang ada di Kabupaten Jayapura.
“Kita tidak memiliki target 100 hari kerja, karena APBD sudah disahkan, dan kita tidak bisa lakukan pergeseran -program anggaran karena akan berdampak pada OPD kami di Kabupaten Jayapura, jadi kami hanya fokus membangun kepercayaan publik kepada kami,” pungkasnya. (ana)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini, Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo menegaskan bahwa…
Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, SH, MH mengatakan dari 9 terdakwa kasus korupsi dana…
Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua mengaku kecewa karena tidak dapat bertemu…
Gubernur Apolo menjelaskan, dalam rangka kunjungan tersebut, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua…
Menurut Emanuel Gobay, yang juga anggota Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Papua,…
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Mimika, Papua…