Selain itu, aktivitas pertambangan di Kapiraya juga disebut menjadi faktor pemicu konflik. Donatus meminta seluruh aktivitas tambang, baik yang berizin maupun ilegal, dihentikan sementara hingga kejelasan tapal batas ditetapkan.
“Semua aktivitas tambang harus dihentikan sementara. Setelah tapal batas jelas dan sah, barulah pertambangan dapat berjalan sesuai izin pemerintah,” katanya.
Ia menambahkan, DPR Papua Tengah telah melakukan pendekatan kepada kedua suku yang bertikai dan memiliki data lapangan yang valid. Karena itu, pihaknya mendorong Pemerintah Provinsi Papua Tengah segera membentuk tim penanganan konflik sekaligus tim penetapan tapal batas yang bekerja secara netral berdasarkan kesepakatan batas ulayat. (txt/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Page: 1 2
Laporan: Jimianus Karlodi_Jayapura Sejumlah anak perwakilan dari sejumlah kelas di SD YPPK Gembala Baik, nampak…
Saat ini, pihaknya tengah melakukan sinkronisasi data dengan instansi terkait untuk memetakan titik krusial yang…
Giat ini melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), distributor, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD)…
Dikatakan, pungutan yang dilakukan oleh sekolah melalui komite yang ada di setiap satuan sekolah harus…
Kegiatan sosial tersebut dipimpin langsung oleh Wakapolda Papua bersama jajaran satuan kerja Direktorat Lalu Lintas…
Sejak Wasil Jhon MR Patai meniup pluit kick off babak pertama, Mamteng FC yang mengincar…