Selain itu, aktivitas pertambangan di Kapiraya juga disebut menjadi faktor pemicu konflik. Donatus meminta seluruh aktivitas tambang, baik yang berizin maupun ilegal, dihentikan sementara hingga kejelasan tapal batas ditetapkan.
“Semua aktivitas tambang harus dihentikan sementara. Setelah tapal batas jelas dan sah, barulah pertambangan dapat berjalan sesuai izin pemerintah,” katanya.
Ia menambahkan, DPR Papua Tengah telah melakukan pendekatan kepada kedua suku yang bertikai dan memiliki data lapangan yang valid. Karena itu, pihaknya mendorong Pemerintah Provinsi Papua Tengah segera membentuk tim penanganan konflik sekaligus tim penetapan tapal batas yang bekerja secara netral berdasarkan kesepakatan batas ulayat. (txt/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Page: 1 2
Polres Mimika membentuk tim khusus anti-begal guna menanggapi maraknya aksi pencurian dengan kekerasan yang meresahkan…
Ketua DPRK Jayawijaya Lucky Wuka, S.Pi, M.Si menegaskan sebagai kepala pemerintahan, saat ini pemkab Jayawijaya…
Pertemuan tersebut turut didampingi Plt. Sekda Waropen Bob Woriori, S.STP, M.Si, sejumlah pimpinan OPD, Kadistrik…
Tak hanya melihat dari dekat rumah-rumah yang rusak akibat ledakan di sepanjang pantai, tetapi Ia…
Komitmen Polres Jayapura dalam memberantas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) terus ditunjukkan melalui langkah…
“Saya pikir delapan tahun kepemimpinan itu sesuatu yang luar biasa. Kepercayaan yang diberikan masyarakat dan…