Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa dan Kepala BPK Perwakilan RI di Papua Selatan Amin Abad Bangun dan Pj Sekda Maddaremmeng memimpin rapat dengan pimpinan OPD dalam rangka pemeriksaan rutin, Senin (13/4) kemarin. (FOTO:Ist/Cepos)
MERAUKE – Wakil Gubernur (Wagub) Papua Selatan, Paskalis Imadawa menekankan kepada para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup pemerintah provinsi Papua Selatan agar secara kooperatif dalam memberikan pelaporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Provinsi Papua yang akan memulai pemeriksaan untuk anggaran tahun 2024.
“Saya mau tekankan kita harus kooperatif, perlu diperlihatkan oleh pimpinan OPD dan staf yang dimintai keterangan lebih khusus bendahara,”kata Paskalis Imadawa saat rapat dengan BPK dalam rangka pemeriksaan pelaksanaan keuangan tahun 2024, Senin (14/4).
Untuk pelaksanaan anggaran 2024 itu, Wagub menargetkan untuk Provinsi Papua Selatan masuk dengan WTP. “Kita harus masuk Wajar Tanpa Pengecualian,”ujarnya.
Paskalis meminta kepada BPK RI perwakilan Papua Selatan membantu pihaknya lantaran Papua Selatan merupakan DOB yang baru terbentuk.
“Saya harap kepada pak Kepala Perwakilan BPK RI di Papua Selatan, Amin Abad Bangun bantu kami karena masih baru, kami siap untuk dikoreksi,” pintanya.
Penjabat Sekretaris Daerah Papua Selatan, Maddaremmeng dalam rapat berharap rekapan pertanggung jawaban dari masing-masing OPD diharapkan agar disiapkan secara baik. Terkait aset, kata Maddaremmeng, juga diharapkan agar didiskusikan dengan baik sehingga saat pemeriksaan tidak menumpuk.
Inspektur Daerah Provinsi Papua Selatan,Cahyo mengatakan selama pemeriksaan, pihaknya bakal menyiapkan LO untuk membantu proses pemeriksaan. Cahyo juga meminta kepada seluruh OPD dilingkup Pemerintah Provinsi Papua Selatan agar kooperatif selama pemeriksaan.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK RI di Papua Selatan, Amin Abad Bangun mengatakan Pemerintah Provinsi Papua Selatan memang baru, tetapi Pemeriksaan BPK bukan barang baru. Bangun mengapresiasi Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Papua Selatan. Menurutnya, ada niat pengelolaan dana secara baik. (ulo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Gubernur Papua, Matius D Fakhiri meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak menahan Pendapatan…
Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura, Mathius Pawara, mengatakan kebutuhan susu bagi balita menjadi salah…
Rustan menjelaskan, setelah menerima laporan tersebut, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan…
Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Christian Sohilait, mengatakan bantuan yang disalurkan telah disesuaikan dengan kebutuhan…
Pemerintah Kota Jayapura memperkuat penanganan pascakebakaran yang melanda kawasan Dok V, Kelurahan Mandala, dengan melibatkan…
Gubernur Papua, Matius D Fakhiri mengatakan, pembayaran TPP tersebut telah disiapkan dan anggarannya dipastikan…