

Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, S.E, M.BA (foto:Denny/Cepos)
WAMENA– Pemprov Papua Pegunungan menegaskan jika bendara di setiap OPD harus memiliki sertifikasi pelatihan perbendaharaan karena berhubungan dengan pengelolaan anggaran dan pertanggungjawabannya agar tak menjadi permasalahan di kemudian hari.
Gubernur Papua Pegunungan Dr (HC) Jhon Tabo. S.E, M.BA menyatakan banyak ASN yang ingin menjadi bendahara di dalam OPD nya masing -masing, namun sayangnya banyak juga yang tidak mempunyai kemampuan, sehingga penyalagunaan anggaran sangat berpontensi terjadi pada jabatan itu.
“Ini sangat berbahanya, oleh karena itu dalam pemerintahanan saya ASN yang ditunjuk menjadi bendahara harus memiliki sertifikasi pelatihan perbendaharaan,”ungkapnya di Wamena Senin (9/6).
Untuk melangkapi sertifikasi tersebut, Gubernur Tabo, juga meminta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyediakan waktu selama 3 hari atau seminggu untuk membina para bendahara dilingkungan Pemprov Papua Pegunungan tentang cara -cara penyajian administrasi yang benar.
Page: 1 2
Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…
Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…
Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…
Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…