Disamping itu ada juga pelestarian kebudayaan asli, lambang daerah, pembentukan perangkat daerah, pajak dan retribusi, RPJMD 2025, RPJPD 2025–2045, kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan serta anggota DPR, serta penyelenggaraan pendidikan.
“Dengan penyerahan dokumen RAPBD ke Kemendagri serta penetapan APBD dan 11 Perda oleh DPR, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan mempercepat pembangunan bagi masyarakat di wilayah pegunungan.” Yos Elopere. (jo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
–Pemerintah Kabupaten Waropen berhasil mencatat sejarah baru dengan meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari…
Pelantikan tersebut menjadi momentum penting bagi Partai Golkar untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menegaskan target…
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, menegaskan bahwa keberhasilan Pemerintah Kabupaten Jayapura meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian…
Kampung yang menjadi satu dari empat kampung di Distrik Rafenirara ini berada tepat di bawah…
Pada tahun 2026 ini, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan cetak sawah baru…
Diskusi menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, Kepala Komnas HAM Papua…