Categories: PEGUNUNGAN

Ratusan Warga Dari FPD Jayawijaya Minta MK Tak Akomodir Gugatan Paslon 04

WAMENA -Ratusan Warga yang tergabung dalam Forum Peduli Demokrasi (FPD)Kabupaten Jayawijaya melakukan aksi demo di Kantor DPRD Kabupaten Jayawijaya, dimana massa menuntut dan mendesak agar Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan terkait hasil Pilkada di daerah tersebut yang diajukan oleh Paslon Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya 04 Jhon Richard Banua, SE, MSi dan Marthin Yogobi, SH, M.Hum.

  Dalam Aksi tersebut atas nama masyarakat Baliem menyatakan sudah cukup menderita selama 15 tahun dan tidak ada pembangunan, sehingga mereka minta kepada JRB angkat kaki dari lembah Baliem dan menghargai keputusan yang ditetapkan oleh KPU Provinsi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.

  Massa juga minta MK agar menolak gugatan yang diajukan oleh Paslon nomor 4 guna menghindari terjadinya konflik anatar masyarakat. Sebab pleno yang sudah dilakukan oleh KPU Provinsi dinilai sudah sah dan resmi karena jabatan KPU itu diberikan oleh negara dan suara yang diperoleh sesuai dengan hasil di lapangan. Hal yang sudah disahkan, jika dirubah-rubah akan menimbulkan konflik horizontal dan menimbulkan korban terhadap masyarakat.

Papua adalah otonomi khusus dan tujuan pembentukan otsus semua sudah tahu sehingga massa meminta agar pemerintah memberikan kesempatan kepada anak negeri untuk memimpin di tanahnya sendiri karena sudah mampu. Solidaritas peduli demokarasi Kab Jayawijaya juga meminta meminta untuk mengawal hasil keputusan KPU Provinsi Papua Pegunungan, Gugatan yang dilakukan oleh Paslon no 4 tidak sesuai dengan substansi yang ada di lapangan.

Page: 1 2

Juna Cepos

Recent Posts

Kendalikan Inflasi, Gubernur Instruksikan Enam Langkah

Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…

1 day ago

Wali Kota Terima Aspirasi 314 K2 Asli Port Numbay

Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…

1 day ago

Komnas HAM Tolak Draft RUU HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…

1 day ago

Warga Tak Perlu Lagi Bolak-Balik ke Pengadilan Untuk Sidang Adminitrasi Kependudukan

Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…

1 day ago

Bentuk Staf Khusus Adat, Wali Kota Libatkan Para Ondoafi

Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…

2 days ago

OAP Harus Jadi Pusat Utama Pembangunan

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…

2 days ago