

Kasatpol PP Pemkab Jayawijaya Nickolas Itlay, S.STP, M.Si (foto:Denny/ Cepos)
Kasatpol PP Tegaskan Polisi Baliem Tidak Hilangkan Satpol PP, Dan Tidak Lampaui Kewenangan TNI/Polri
WAMENA – Pembentukan Polisi Baliem yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan dari pelayanan pengamanan di wilayah distrik, sehingga usai mengikuti pelatihan mereka bisa melaksanakan tugas di wilayahnya masing -masing tentunya dengan membangun koordinasi kerja dengan Satpol PP Pemkab Jayawijaya.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Jayawijaya Nickolas Itlay, S.STP, M.Si menyatakan Satpol PP dan Polisi Baliem yang baru saja di bentuk oleh pemerintah daerah memiliki tugas dan peran yang sama, hanya saja sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah mereka diberikan kewenangan untuk lebih berperan di distrik.
“Pembentukan Polisi Baliem ini menyangkut visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya untuk memberikan pengamanan di tingkat distrik, sehingga di Distrik itu perlu ada perwakilan dari satuan-satuan Polisi Baliem,”ungkapnya Kamis (3/7) di Wamena
Menurutnya, sebutan Satpol PP atau satpol B itu sama saja, hanya saja orang terganggu dengan sebutan Polisi Baliem, mereka akan bertugas sama dengan Satpol PP di 40 Distrik, karena mereka direkrut dari keterwakilan distrik itu dua orang sehingga kedepan apabila ada kejadian, situasi apapun disana yang kurang kondusif mereka berindak sebagai pengamanan dan menjaga kamtibmas di distrik itu termasuk tugas mereka.
“Polisi Baliem juga bergerak tidak melampaui kewenangan dari TNI/Polri namun ada tahapan -tahapan yang harus dilakukan seperti Satpol PP sebagai penegak perda dan menangani kamtibmas yang ada di kota dan pinggiran kota, namun kini bertambah di distrik karena sudah ada Polisi Baliem yang nanti ditugaskan disana.”jelas Nickolas
Page: 1 2
Selain program mudik gratis, Mathius mengatakan Pemprov Papua juga menyiapkan subsidi transportasi laut sebagai…
Komisi 1 DPR Papua menilai langkah sejumlah denominasi gereja di Tanah Papua yang membentuk wadah…
Menurutnya, pasar dengan sekitar 200 kios tersebut memiliki potensi ekonomi besar. Ia mendapat informasi…
Presiden Prabowo Subianto memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut hingga melakukan penindakan terhadap menteri…
Menurutnya, dengan lahirnya undang-undang nomor 15 Tahun 2022 terkait dengan DOB semestinya Gubernur pimpin barisan…
Suasana duka yang lagi menyelimuti Universitas Cenderawasih haruslah tercermin dari sikap dan perbuatan. Apalagi yang…