Categories: PEGUNUNGAN

Terlibat Narkoba, Seorang ASN di Yahukimo Terancam Pidana Maksimal 12 Tahun

JAYAPURA – Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkan Yahukimo berinisial NU nampaknya harus menghabiskan masa kerjanya di tahanan. Ini setelah penyidik Polres Yahukimo memproses kasusnya yang berkaitan dengan narkoba.

Kapolres Yahukimo, AKBP Zet Saalino mengatakan bahwa kasus NU telah dirampungkan dan yang bersangkutan akan dilimpahkan hari ini (Selasa,2/9) ke kejaksaan.

“Tadi penyidik sudah menuntaskan semuanya dan menyerahkan tersangka dan barang bukti berupa narkoba jenis ganja ke kejaksaan, sudah tahap dua,” kata Zet didampingi Kasat Narkoba, Ipda Mulyadin Senin (1/9).

Diceritakan bahwa NU dijerat dengan sangkaan pasal 114 (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun atau minimal 5 tahun serta pidana denda Rp 1 miliar.

“Atau pasal 111 (1) UU No. 35/2009 dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara dan minimal 4 tahun pidana denda Rp 800 juta,” beber Kapolres.

Page: 1 2

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

Polisi Siap Tindak Tegas Kasus Intimidasi Sopir Taksi Bandara

Polres Jayapura memastikan akan menindak tegas setiap kasus dugaan intimidasi yang dilakukan oknum sopir taksi…

28 minutes ago

DPRK Jayapura Minta Pemerintah Tindaklanjuti 35 Rekomendasi

Ketua DPR Kabupaten Jayapura, Ruddy Bukanaung mengatakan DPRK Kabupaten Jayapura telah menyerahkan sebanyak 35 rekomendasi…

1 hour ago

Guru TK Didorong Jadi Pondasi Wajib Belajar 13 Tahun

Perayaan HUT Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia (IGTKI-PGRI) ke-76 yang dipusatkan…

2 hours ago

KWI Soroti Luka Sosial Papua

Dalam seruan tersebut, KWI menilai situasi sosial di Indonesia menunjukkan adanya luka sosial yang semakin…

3 hours ago

Aktivitas Pelayanan Dipindahkan Ke Kantor Kelurahan Hinekombhe

Setelah dipalang aktivitas pelayanan Kantor Distrik Sentani untuk sementara dipindahkan ke Kantor Kelurahan Hinekombhe. Hal…

4 hours ago

Wamendagri: Data OAP Jadi Dasar Utama Kebijakan Otsus Papua

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong percepatan pelaksanaan sensus orang asli Papua (OAP)…

1 day ago