Karena itu, untuk masalah kepemilikan hak ulayat tersebut, bupati Yoseph Bladib Gebze menyerahkan kepada pihak LMA untuk menelusuri siapa sebenarnya pemilik hak ulayat tersebut serta akan menghadirkan pihak pertanahan sehubungan dengan transaksi lahan yang dilakukan oleh pemerintah dengan terbitnya sertipikat untuk pemkab Merauke.
‘’Kami niatnya baik. Kita ingin ada pelayanan lebh baik lagi kepada masyarakat. Tapi dengan kondisi seperti ini, kita harus luruskan terlebih dulu sehingga benar-benar kita membangun sesuatu berdasarkan alasan yang baik bermanfaat bagi kita semua,’’ katanya.
Dia berharap, permasalahan ini dapat secepatnya selesai, sehingga sekolah rakyat biasa dibangun. Namun, jika pada akhirnya masing-masing pihak bertahan maka untuk pembuktian akan dilakukan lewat pengadilan. (ulo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Sejak April 2025, rumah sakit milik Pemerintah Kota Jayapura tersebut menjalankan Program Jaminan Direktur,…
Hanya berselang 15 menit setelah insiden, Tim Babat Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Mimika yang…
Kajati Papua Jefferdian mengatakan, pertemuan tersebut merupakan agenda silaturahmi yang secara rutin dilakukan secara bergantian…
Peninjauan meliputi akses jalan menuju kawasan pusat pemerintahan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua Selatan hingga…
enghubung Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia Wilayah Papua secara resmi menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan…
Informasi yang diperoleh menyebutkan sekitar 18 ABK berada di tiga kapal tersebut. Dari laporan sementara,…