Categories: MERAUKE

Giliran KPU Provinsi Papua Selatan Diberi Fasilitas Kendaraan

MERAUKE– Setelah KPU Merauke, giliran Komisioner dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Selatan diberikan fasilitas kendaraan untuk mendukung tugas-tugas dari  para penyelenggara Pemilu di Provinsi Papua Selatan tersebut. Jika  KPU Merauke dieberikan merek Terrios, maka 5 komisioner dan Sekretaris KPU Provinsi Papua Selatan tersebut  diberikan fasilitas kendaraan jenis Fortuner.

Plt Sekretaris KPU Provinsi Papua Selatan Edi Rianto,  mengungkapkan, fasilitas kendaraan ini disediakan langsung  oleh KPU Republik Indonesia  untuk 4 DOB Provinsi Papua  Papua dan Papua Barat.

‘’Fasilitas kendaraan itu disediakan langsung oleh KPU RI untuk KPU di 4 DOB di Papua dan Papua Barat baik untuk komisionernya maupun untuk sekretarisnya. Makanya kode plat kendaraannya B,’’ katanya.

Fasilitas ini dikontrak oleh KPU RI. Namun mantan Sekretaris KPU Merauke ini belum melihat kontraknya, apakah  5 tahun atau hanya 2 tahun selama  pelaksanaan Pemilu serentak.  ‘’Saya belum lihat kontraknya berapa tahun. Apakah 5 tahun atau hanya dalam rangka mendukung  pelaksanaan Pemilu seremtak,’’ jelasnya.

   Namun lanjutnya, fasilitas kendaraan yang diberikan  ini dalam rangka mendukung tugas-tugas dari para komisioner dan sekretaris KPU. ‘’Kami sudah serehkan ke masing-masing komisioner KPU Papua Selatan mulai dari ketua dangan 4 komosiner KPU Papua Selatan,’’ jelasnya.

    Soal perawatan atau maintanance  secara berkala, Edi Rianto mengaku ditanggung oleh penyedia kendaraan  tersebut. Kecuali bahan  bakarnya ditanggung oleh KPU Provinsi Papua Selatan. (ulo)

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

Kendalikan Inflasi, Gubernur Instruksikan Enam Langkah

Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…

14 hours ago

Wali Kota Terima Aspirasi 314 K2 Asli Port Numbay

Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…

15 hours ago

Komnas HAM Tolak Draft RUU HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…

16 hours ago

Warga Tak Perlu Lagi Bolak-Balik ke Pengadilan Untuk Sidang Adminitrasi Kependudukan

Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…

17 hours ago

Bentuk Staf Khusus Adat, Wali Kota Libatkan Para Ondoafi

Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…

18 hours ago

OAP Harus Jadi Pusat Utama Pembangunan

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…

19 hours ago