Categories: MERAUKE

Tidak Laksanakan Tugas, Rekening 45 Guru Diblokir

Dikatakan, sesuai peraturan Badan Kepegawaian Negara tahun 2022 menjadi rujukan penembakan disiplin.

“Pasal 12 ayat (1) bahwa ASN yang tidak melaksanakan tugas 10 hari dalam sebulan, gaji bulan berikutnya tidak boleh dibayarkan. Itu menjadi rujukan bagi kami. Saya sebagai kepala dinas untuk melakukan revolusi mental terhadap guru,” jelasnya.

“Kita pastikan bahwa mereka yang memilih guru sebagai profesi harus berada di sekolah dan harus mendampingi anak-anak bangsa. Ini kita lakukan untuk mengembalikan mental para guru yang sudah memilih pekerjaan ini untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara bagus,” lanjutnya.

Romanus Kahol mengungkapkan, rata-rata guru yang meninggalkan tugas tersebut berada do kota. Ada beberapa yang bergabung dan menjadi pengurus organisasi kemasyarakatan maupun profesi.

“Ada yang terlibat sebagai pengurus KONI, ada yang menjadi pengurus PGRI tapi tinggalkan tempat tugas sehingga memang sanksi ini kita berlakukan untuk mengembalikan mental guru. Bahwa memilih pekerjaan guru harus berada di sekolah dan harus mendampingi anak-anak bangsa ini, ” tandasnya. (ulo/wen)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Page: 1 2

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

Tok, Persipura Dijatuhi Tiga SanksiTok, Persipura Dijatuhi Tiga Sanksi

Tok, Persipura Dijatuhi Tiga Sanksi

Dalam putusannya, Komite Banding PSSI menguatkan keputusan Komite Disiplin PSSI sebelumnya, namun dengan perubahan bentuk…

13 hours ago

Kendalikan Inflasi, Gubernur Instruksikan Enam Langkah

Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…

3 days ago

Wali Kota Terima Aspirasi 314 K2 Asli Port Numbay

Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…

3 days ago

Komnas HAM Tolak Draft RUU HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…

3 days ago

Warga Tak Perlu Lagi Bolak-Balik ke Pengadilan Untuk Sidang Adminitrasi Kependudukan

Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…

3 days ago

Bentuk Staf Khusus Adat, Wali Kota Libatkan Para Ondoafi

Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…

3 days ago