Aktivitas Masyarakat di Merauke Akan Dibatasi

MERAUKE- Menyusul melonjaknya pasien Covid-19 di Kabupaten Merauke, Pemarintah Kabupaten  Merauke akan segera melakukan pembatasan aktivitas  masyarakat. 

Kabag Hukum Setda Kabupaten Merauke Viktor Kaisiepo, SH, saat dihubungi kemarin (24/6) menjelaskan bahwa surat edaran  bupati  terkait dengan  pembatasan aktivitas masyarakat sedang digodok. “Surat edaran  dari bupati sementara kita susun. Kalau sudah kita buat, maka segera kita ajukan ke  Sekda untuk dikoreksi. Paling lambat  Senin depan pembatasan aktivitas masyarakat  tersebut sudah diberlakukan,” ungkap Viktor Kaisiepo. 

Dijelaskan bahwa pembatasan aktivitas masyarakat  tersebut seperti kumpul-kumpul, kemudian  toko atau swalayan dibatasi  beroperasi,  termasuk tempat hiburan malam. Kemudian ibadah juga dibatasi dimana lebih disarankan untuk dilakukan secara  online. Begitu juga aktivitas perkantoran  dan  kegiatan belajar mengajar di sekolah.  

Untuk aktivitas perkantoran, lanjut  Viktor Kaisiepo  disetujui untuk dilakukan secara shift, dimana pegawai secara bergantian  masuk kerja  ke kantor. ‘’Diperkenankan  50:50 persen. Artinya, kalau hari ini yang masuk  hanya 50 persen pegawai, besoknya lagi yang  50 persen,’’  jelasnya. 

Mengenai kegiatan sekolah, Viktor Kaisiepo menyampaikan bahwa untuk  proses belajar mengajar kembali dilakukan secara daring. “Seluruhnya, baik yang daerah zona merah maupun zona   hijau untuk sementara hanya belajar secara daring,” tegasnya. 

Pembatasan sosial ini akan dievaluasi dalam waktu 2 minggu kedepan atau 1-2 bulan berikutnya. “Tentunya akan ada evaluasi setelah pembatasan aktivitas masyarakat ini diterapkan,” tambahnya. 

Disinggung soal kemungkinan dilakukan lockdown, Viktor Kaisiepo mengatakan bahwa dalam rapat yang dilakukan bersama Forkopimda  di kantor Bupati Merauke, Rabu  (23/6) sore, ada usulan untuk lockdown. Namun untuk  adanya lockdown, masih menunggu  persetujuan dari Bupati Merauke. 

Secara terpisah, Kepala Dinas Kesehatan  Kabupaten Merauke,  dr. Nevile R. Muskita juga mengakui adanya usulan dilakukan lockdown dalam pertemuan yang digelar Rabu sore di kantor bupati. “Tapi  tentunya kembali ke bupati untuk memutuskan  hal tersebut,’’ katanya. 

Lockdown ini, lanjut dia, belum dapat dilakukan sebelum  sampel virus  dikirim ke Puslitbang Kesehatan Jakarta. “Kalau dilockdown  duluan, tentu kita tidak bisa mengirim sampel   ke Jakarta,’’ jelasnya. 

Sampel  yang akan dikirim tersebut  untuk memastikan apakah virus Corona yang masuk ke Merauke sudah varian Delta  atau bukan. ‘’Untuk bisa  menentukan bahwa  virus tersebut sudah masuk Merauke harus melalui pemeriksaan  laboratorium yang  hanya ada di Puslitbangkes Jakarta,’’ tandasnya.  

Nevil  menjelaskan bahwa alasan  lockdown tersebut  untuk  membatasi penyebaran Covid-19. Apalagi sebagian besar terkonfirmasi  Covid-19 tersebut adalah pelaku perjalanan dari luar Merauke. ‘’Kalau tidak lockdown  kita akan repot. Sekarang saja yang terkonfirmasi  jumlahnya hampir sama dengan yang kemarin,” pungkasnya. (ulo/nat)